Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2025

Daftar 7 Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2025

Menjelang akhir tahun 2025, tercatat ada 7 bank yang tutup dan bangkrut di Indonesia. Semua bank yang dicabut izinnya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

I. Informasi Umum

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat telah menangani total  26 BPR bermasalah selama setahun terakhir:

- 23 BPR telah dilikuidasi

- 1 BPR berhasil diselamatkan melalui investor baru

- 2 BPR masih dalam proses penanganan

Perlindungan Nasabah:

LPS menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya sesuai ketentuan yang berlaku, selama memenuhi syarat penjaminan.

II. Daftar 7 Bank yang Bangkrut

1. BPRS Gebu Prima

- Lokasi: Jl. Arief Rahman Hakim No. 139, Medan, Sumatera Utara

- Tanggal Pencabutan:b17 April 2025

- SK: KEP-23/D.03/2025

2. BPR Dwicahaya Nusaperkasa

- Lokasi: Jl. Ir. Soekarno No. 199, Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur

- Tanggal Pencabutan: 24 Juli 2025

- SK:  KEP-47/D.03/2025

3. BPR Disky Suryajaya

- Lokasi: Jl. Medan–Binjai Km 14,6, Komplek Padang Hijau Blok A No. 18, Kab. Deliserdang, Sumatra Utara

- Tanggal Pencabutan:b19 Agustus 2025

- SK:  KEP-58/D.03/2025

4. BPR Syariah Gayo

- Nama Lengkap: BPR Syariah Gayo Perseroda

- Lokasi: Takengon, Kab. Aceh Tengah

- Tanggal Pencabutan: 9 September 2025

5. BPR Artha Kramat

- Lokasi: Jl. Raya Munjungagung No. 28, Kab. Tegal, Jawa Tengah

- Tanggal Pencabutan: 14 Oktober 2025

- SK:  KEP-71/D.03/2025

- Alasan: Permintaan pemegang saham (self liquidation)

6. BPR Nagajayaraya

- Nama Lengkap: BPR Nagajayaraya Sentrasentosa

- Lokasi: Jl. P.B. Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, Jawa Timur

- Tanggal Pencabutan: 8 Oktober 2025

- SK: KEP-68/D.03/2025

- Alasan: Belum memenuhi ketentuan modal inti minimum

7. BPR Bumi Pendawa Raharja

- Lokasi:bKab. Cianjur, Jawa Barat

- Tanggal Pencabutan:  15 Desember 2025

- SK: KEP-88/D.03/2025

- Alasan:  Pengurus dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR

III. Penyebab Umum Kebangkrutan BPR

1. Tidak memenuhi ketentuan modal inti minimum

2. Ketidakmampuan pengurus dan pemegang saham melakukan penyehatan

3. Permintaan pencabutan izin oleh pemegang saham sendiri (self liquidation)

IV. Proses Setelah Pencabutan Izin

Setelah izin bank dicabut, proses penyelesaian ditangani oleh  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nasabah diimbau untuk:

- Tetap tenang

- Mengikuti proses klaim yang diumumkan resmi oleh LPS

- Memastikan simpanan memenuhi syarat penjaminan

V. Analisis Dampak Kebangkrutan 7 BPR/BPRS

A. Dampak Makro Ekonomi

1. Stabilitas Sistem Keuangan

Dampak Terbatas pada Sistem Perbankan Nasional

- BPR/BPRS hanya menyumbang sekitar 1-2% dari total aset perbankan nasional

- Kebangkrutan 7 BPR tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas sektor keuangan

- Bank-bank besar (BUKU 3 dan BUKU 4) tetap solid dan tidak terpengaruh

2. Kepercayaan Publik terhadap Perbankan

Potensi Penurunan Kepercayaan Terbatas

- Mekanisme penjaminan LPS memberikan rasa aman bagi nasabah

- Transparansi OJK dalam pencabutan izin menunjukkan pengawasan yang baik

- Risiko: Jika tren berlanjut, bisa menimbulkan kekhawatiran pada sektor BPR secara keseluruhan

3. Inklusi Keuangan

Dampak pada Akses Layanan Keuangan

- BPR berperan penting dalam inklusi keuangan di daerah

- Penutupan 7 BPR mengurangi akses perbankan di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Aceh

- Masyarakat di daerah terpencil kehilangan akses ke layanan kredit dan simpanan

4. Likuiditas Regional

Pengurangan Pasokan Kredit Mikro

- Penurunan kredit untuk UMKM di wilayah operasional BPR tersebut

- Potensi pertumbuhan ekonomi lokal melambat akibat kesulitan akses pembiayaan

- Pengusaha kecil harus mencari alternatif pembiayaan (bank lain, fintech, atau rentenir)

B. Dampak Mikro Ekonomi

1. Dampak pada UMKM dan Pelaku Usaha Kecil

Gangguan Akses Pembiayaan

- UMKM yang sedang menerima kredit dari BPR bangkrut harus mencari sumber pembiayaan baru

- Proses pengajuan kredit ulang membutuhkan waktu dan biaya tambahan

- Risiko bisnis terhenti karena cashflow terganggu

Biaya Modal Meningkat

- Bank lain mungkin mengenakan bunga lebih tinggi

- Persyaratan kredit bisa lebih ketat

- Pelaku usaha kecil beralih ke sumber pembiayaan informal dengan bunga tinggi

2. Dampak pada Karyawan BPR

Kehilangan Pekerjaan

- Estimasi 150-350 karyawan dari 7 BPR kehilangan pekerjaan (asumsi 25-50 karyawan per BPR)

- Dampak multiplier pada ekonomi lokal (keluarga karyawan, konsumsi lokal menurun)

- Beban sosial pada daerah dengan tingkat pengangguran tinggi

Kompensasi dan Hak Karyawan

- Proses likuidasi harus menyelesaikan hak-hak karyawan

- Potensi keterlambatan pembayaran pesangon dan hak lainnya

3. Dampak pada Supplier dan Mitra Bisnis

Gangguan Rantai Bisnis

- Vendor IT, keamanan, dan layanan pendukung kehilangan kontrak

- Pemilik gedung kehilangan penyewa

- Efek berantai pada ekonomi lokal

C. Dampak pada Nasabah

1. Nasabah Penyimpan (Deposan)

Simpanan Dijamin LPS (Dampak Minimal)

- Simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah dijamin LPS

- Proses klaim relatif mudah jika memenuhi syarat penjaminan

- Syarat penjaminan: suku bunga tidak melebihi LPS, administrasi lengkap

Potensi Kerugian bagi Nasabah Tertentu

- Nasabah dengan simpanan > Rp2 miliar hanya dijamin sebagian

- Simpanan dengan bunga di atas batas LPS tidak dijamin

- Keterlambatan pencairan dana (proses klaim butuh waktu 5-7 hari kerja)

Dampak Psikologis

- Kepanikan dan kecemasan nasabah saat mengetahui bank bangkrut

- Kehilangan kepercayaan terhadap BPR lainnya

- Risiko rush (penarikan dana besar-besaran) di BPR lain yang sehat

2. Nasabah Peminjam (Debitur)

Kewajiban Tetap Berlanjut

- Kredit tidak otomatis hapus karena bank bangkrut

- Kewajiban cicilan dipindahkan ke LPS atau bank penerima

- Debitur harus terus membayar sesuai perjanjian

Ketidakpastian Administratif

- Proses transisi ke pengelola baru bisa membingungkan

- Potensi kesulitan komunikasi dan layanan

- Risiko denda/sanksi jika ada miscommunication pembayaran

3. Nasabah UMKM

Gangguan Operasional Bisnis

- UMKM yang mengandalkan rekening BPR untuk transaksi harus pindah bank

- Biaya dan waktu untuk migrasi sistem pembayaran

- Potensi kehilangan data transaksi lama

Kesulitan Akses Kredit Baru

- UMKM dengan track record baik di BPR bangkrut harus membangun relasi baru

- Bank lain mungkin tidak memiliki informasi riwayat kredit yang baik

- Proses approval kredit baru lebih lama dan sulit

D. Rekomendasi Mitigasi Dampak

Untuk Pemerintah/Regulator (OJK)

1. Memperkuat pengawasan preventif terhadap BPR berisiko

2. Mendorong konsolidasi BPR kecil yang tidak efisien

3. Meningkatkan persyaratan modal minimum BPR

4. Program edukasi keuangan untuk nasabah BPR

Untuk LPS

1. Mempercepat proses klaim penjaminan

2. Sosialisasi intensif hak-hak nasabah

3. Koordinasi dengan bank sehat untuk absorpsi nasabah

Untuk Masyarakat/Nasabah

1. Diversifikasi simpanan (jangan simpan semua di satu bank)

2. Pastikan simpanan memenuhi syarat penjaminan LPS

3. Pilih BPR dengan rating kesehatan baik

4. Monitor kondisi keuangan BPR secara berkala

Untuk UMKM

1. Membangun relasi dengan lebih dari satu lembaga pembiayaan

2. Menjaga dokumentasi keuangan yang baik untuk kemudahan akses kredit

3. Pertimbangkan alternatif pembiayaan (koperasi, fintech, bank digital)

VI. Kesimpulan

Kebangkrutan 7 BPR/BPRS sepanjang 2025 memberikan dampak makro yang terbatas karena ukuran BPR relatif kecil dalam sistem perbankan nasional. Namun, dampak mikro cukup signifikan bagi ekonomi lokal, terutama:

✓ UMKM kehilangan akses pembiayaan  

✓ Karyawan kehilangan pekerjaan  

✓ Nasabah mengalami ketidakpastian dan gangguan layanan  

✓ Inklusi keuangan di daerah terganggu  

Meskipun ada perlindungan LPS, proses transisi tetap menimbulkan biaya ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh stakeholder lokal. Penguatan pengawasan dan konsolidasi industri BPR menjadi kunci untuk mencegah kebangkrutan lebih lanjut.

Sumber: Okezone.com, 28 Desember 2025