Hukum Internasional, KTT BOP, dan Pasukan Indonesia: Analisis dalam Kerangka Bebas Aktif & Multipolaritas
Hukum Internasional, KTT BOP, dan Pasukan Indonesia: Analisis dalam Kerangka Bebas Aktif & Multipolaritas 1. Konteks: KTT BOP di AS Tanpa Kerangka PBB KTT "Band of Partners" (BOP) yang diinisiasi AS tanpa mandat PBB mencerminkan kecenderungan "minilateralisme" — koalisi negara-negara terpilih di luar kerangka multilateral formal. Ini bukan hal baru: AUKUS, Quad, dan berbagai "coalition of the willing" adalah preseden sebelumnya. Dari sudut Hukum Internasional, forum semacam ini berada di zona abu-abu legitimasi: - Tidak ilegal secara teknis karena tidak melanggar Piagam PBB secara eksplisit - Namun tidak memiliki legitimasi universal karena mengabaikan prinsip representasi universal dalam tata kelola keamanan global - Rentan diklasifikasikan sebagai aliansi ad hoc yang bisa mengganggu arsitektur keamanan kolektif berbasis PBB (Pasal 24 & 25 Piagam PBB) 2. Pengiriman 8.000 Pasukan Indonesia Tanpa Mandat PBB Ini adalah titik paling kritis secara huk...