Desakan Pemindahan Tuan Rumah Piala Dunia 2026

Desakan Pemindahan Tuan Rumah Piala Dunia 2026

Respons Pemerintah AS

Pejabat dari Departemen Luar Negeri AS telah angkat bicara tentang bagaimana larangan visa Donald Trump dapat berdampak pada penggemar yang bepergian ke Piala Dunia FIFA 2026. 

Latar Belakang Kontroversi

Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada Juni-Juli 2026, dengan AS menjadi tuan rumah untuk 78 dari 104 pertandingan di 11 kota.

Kebijakan Trump yang Memicu Kontroversi:

Pemerintahan Trump mengumumkan pembatasan perjalanan dengan memblokir atau sangat membatasi warga dari 12 negara untuk bepergian ke AS pada Juni 2025, dan pada 14 Januari 2026 menangguhkan pemrosesan visa imigran dari 75 negara tanpa batas waktu. 

Negara peserta Piala Dunia 2026 yang terdampak antara lain Brasil, Kolombia, Mesir, Ghana, Yordania, Maroko, Tunisia, Uruguay, Haiti, dan Iran.

Desakan Pemindahan Tuan Rumah

Akibat kebijakan tersebut, muncul berbagai desakan:
1. 23 anggota parlemen Inggris dari empat partai menandatangani mosi yang mendesak badan olahraga internasional mempertimbangkan pengusiran Amerika Serikat dari kompetisi global utama. 
2. Presenter olahraga Jeff Stelling mengusulkan agar Inggris menggantikan AS sebagai tuan rumah
3. Beberapa pihak menyarankan agar AS dicabut haknya sebagai tuan rumah bersama

Meski demikian, Trump menyatakan bahwa tujuannya adalah menyelenggarakan Piala Dunia yang berjalan dengan sangat baik dan siap menyediakan dana federal untuk keamanan di kota-kota tuan rumah. Bandung, 19 Januari 2026

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Ujung Tanduk Sejarah: Krisis Iran-Amerika dan Pencarian Jalan Keluar yang Mustahil

Gambar
Di Ujung Tanduk Sejarah: Krisis Iran-Amerika dan Pencarian Jalan Keluar yang Mustahil Oleh: Pengamat Geopolitik Global  Pada Senin pagi, 12 Januari 2026, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, berdiri di hadapan para duta besar asing di Tehran dengan wajah yang mencerminkan kelelahan seorang diplomat yang telah terlalu lama bermain catur dengan kematian. Kata-katanya, yang disiarkan oleh televisi negara Iran, mengandung paradoks yang mengerikan: "The Islamic Republic of Iran is not seeking war but is fully prepared for war. We are also ready for negotiations but these negotiations should be fair, with equal rights and based on mutual respect." Di sisi lain Atlantik, pada hari yang sama, Donald Trump naik ke Air Force One dengan para wartawan mengikutinya seperti kawanan burung pemakan bangkai yang mencium bau darah. Ketika ditanya tentang pilihan militernya terhadap Iran, presiden Amerika itu menjawab dengan kepercayaan diri yang mengerikan: "We are lookin...
Baca selengkapnya

Gagasan "Revolusi Persemakmuran"

  Gagasan "Revolusi Persemakmuran"                                                                        Gagasan "Revolusi Persemakmuran" adalah sebuah cetak biru untuk transformasi total negara, bergerak melampaui reformasi tambal sulam menuju sebuah reset konstitusional. Ini bukan lagi soal mengganti pejabat, melainkan membongkar dan membangun ulang fondasi negara berdasarkan kedaulatan rakyat yang absolut. I. Konsep dan Filosofi Inti Inti dari "Persemakmuran Nusantara Jaya" adalah lahirnya sebuah kontrak sosial baru antara rakyat dan negara, yang dituangkan dalam UUD baru. Filosofi dasarnya adalah:  1. Putus Total dari Orde Lama: Menganggap seluruh struktur politik yang ada saat ini—warisan Orde Baru maupun produk Reformasi 1998 yang dianggap telah korup—sudah gagal dan tidak bisa diperbaiki. Ol...
Baca selengkapnya

OKI sebagai "Khilafah Fungsional" Abad Ini: Menuju Peran Strategis di Tengah Multipolaritas Global

OKI sebagai "Khilafah Fungsional" Abad Ini: Menuju Peran Strategis di Tengah Multipolaritas Global Abstrak Di tengah transisi tatanan dunia dari unipolar menuju multipolar, negara-negara Muslim menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk mendefinisikan kembali peran kolektif mereka. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi apa yang dapat disebut sebagai "Khilafah Fungsional" di era modern—sebuah wadah yang mewadahi solidaritas umat tanpa menghapus kedaulatan negara-bangsa. Artikel ini mengkaji secara komprehensif bagaimana OKI dapat diperkuat sebagai instrumen kolektif dunia Islam dalam menghadapi dinamika global, dengan fokus pada kepemimpinan Indonesia, tantangan struktural, dan peluang di kancah multilateral. Pendahuluan: Kerinduan akan Solidaritas Umat Sejak dibubarkannya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924, dunia Islam memasuki fase baru yang ditandai d...
Baca selengkapnya