Sepp Blatter Dukung Seruan Boikot Piala Dunia 2026 di AS: Isu Keamanan Jadi Sorotan

Sepp Blatter Dukung Seruan Boikot Piala Dunia 2026 di AS: Isu Keamanan Jadi Sorotan

Oleh : Redaksi FSGN

Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter secara terbuka mendukung seruan boikot Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dukungan ini disampaikan pada Senin (26 Januari 2026) menyusul kritik terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump dan pemerintahannya.

Seruan Boikot Sepp Blatter

Blatter menyuarakan dukungannya melalui unggahan di platform X (Twitter), merespons pernyataan Mark Pieth dalam wawancara dengan surat kabar Swiss Der Bund. Mark Pieth adalah pengacara Swiss spesialis kejahatan kerah putih dan pakar antikorupsi yang pernah memimpin pengawasan Komite Tata Kelola Independen FIFA sekitar satu dekade lalu.

Pieth menyinggung insiden penembakan demonstran di Minnesota oleh agen federal Amerika Serikat sebagai salah satu kekhawatiran utama. Secara spesifik, ia menyebutkan pembunuhan demonstran Renee Good oleh agen imigrasi Amerika di Minneapolis pada awal Januari, serta kematian warga negara AS Alex Pretti akhir pekan lalu.

Pernyataan Mark Pieth

Pieth memberikan saran tegas: "Untuk para penggemar, hanya ada satu nasihat: hindari Amerika Serikat! Anda akan mendapatkan tontonan yang lebih baik di televisi". Ia juga memperingatkan bahwa para penggemar harus siap jika mereka tidak berperilaku baik terhadap pihak berwenang, mereka akan segera dipulangkan.

Dalam wawancara dengan harian Swiss Tages-Anzeiger, Pieth menyoroti kondisi politik dan sosial di Amerika Serikat, termasuk marjinalisasi lawan politik serta dugaan penyalahgunaan wewenang oleh otoritas imigrasi.

Dukungan Sepp Blatter

Blatter menyatakan: "Saya pikir Mark Pieth benar untuk mempertanyakan Piala Dunia ini". Blatter sendiri menjabat sebagai Presiden FIFA dari 1998 hingga 2015, sebelum mengundurkan diri di tengah penyelidikan besar kasus korupsi.

Wacana Boikot dari Jerman

Wacana boikot Piala Dunia 2026 juga mencuat dari Jerman. Wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB), Oke Gottlich, menyebut sudah saatnya membicarakan opsi tersebut menyusul ketegangan politik terkait kepemimpinan Donald Trump.

Gottlich merujuk pada boikot Olimpiade 1980 sebagai pembanding: "Apa pembenaran untuk boikot Olimpiade pada tahun 1980-an? Menurut saya, potensi ancamannya sekarang lebih besar daripada saat itu. Kita perlu membahas ini".

Format dan Penyelenggaraan Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung dengan format 48 tim. Turnamen ini digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari total 104 pertandingan Piala Dunia 2026, sebanyak 78 laga dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat.

Kekhawatiran Tambahan

Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) serta Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS telah bertindak brutal dalam menangani imigran dan para demonstran di era Trump. Sejak 2025 sampai Januari 2026, tercatat sudah ada 28 penembakan yang menewaskan delapan orang, termasuk dua di Minneapolis bulan ini.

Penggemar dari Iran dan Haiti, dua negara yang telah lolos ke Piala Dunia 2026, juga akan dilarang masuk ke AS karena termasuk dalam gelombang awal kebijakan larangan perjalanan yang diumumkan pemerintah Trump.

Isu Harga Tiket

Piala Dunia 2026 juga mendapat sorotan karena harga tiket yang mahal dengan memberlakukan sistem harga dinamis. Harga tiket final saat ini sudah mencapai 145,8 juta Rupiah untuk kategori 1.

Respons Presiden FIFA

Presiden FIFA Gianni Infantino justru berkilah dengan menyebut harga mahal itu disebabkan para fan yang sudah memiliki tiket namun kembali dijual agar untung. Infantino menyatakan: "Orang-orang ingin pergi, dan mereka akan pergi dan merayakan bersama. Kita selalu, selalu merayakan sepakbola bersama".


Catatan: Artikel ini merangkum perkembangan terkini mengenai seruan boikot Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat yang didukung oleh mantan Presiden FIFA Sepp Blatter, dengan fokus utama pada isu keamanan dan kebijakan pemerintahan Donald Trump.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Ujung Tanduk Sejarah: Krisis Iran-Amerika dan Pencarian Jalan Keluar yang Mustahil

Gambar
Di Ujung Tanduk Sejarah: Krisis Iran-Amerika dan Pencarian Jalan Keluar yang Mustahil Oleh: Pengamat Geopolitik Global  Pada Senin pagi, 12 Januari 2026, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, berdiri di hadapan para duta besar asing di Tehran dengan wajah yang mencerminkan kelelahan seorang diplomat yang telah terlalu lama bermain catur dengan kematian. Kata-katanya, yang disiarkan oleh televisi negara Iran, mengandung paradoks yang mengerikan: "The Islamic Republic of Iran is not seeking war but is fully prepared for war. We are also ready for negotiations but these negotiations should be fair, with equal rights and based on mutual respect." Di sisi lain Atlantik, pada hari yang sama, Donald Trump naik ke Air Force One dengan para wartawan mengikutinya seperti kawanan burung pemakan bangkai yang mencium bau darah. Ketika ditanya tentang pilihan militernya terhadap Iran, presiden Amerika itu menjawab dengan kepercayaan diri yang mengerikan: "We are lookin...
Baca selengkapnya

Gagasan "Revolusi Persemakmuran"

  Gagasan "Revolusi Persemakmuran"                                                                        Gagasan "Revolusi Persemakmuran" adalah sebuah cetak biru untuk transformasi total negara, bergerak melampaui reformasi tambal sulam menuju sebuah reset konstitusional. Ini bukan lagi soal mengganti pejabat, melainkan membongkar dan membangun ulang fondasi negara berdasarkan kedaulatan rakyat yang absolut. I. Konsep dan Filosofi Inti Inti dari "Persemakmuran Nusantara Jaya" adalah lahirnya sebuah kontrak sosial baru antara rakyat dan negara, yang dituangkan dalam UUD baru. Filosofi dasarnya adalah:  1. Putus Total dari Orde Lama: Menganggap seluruh struktur politik yang ada saat ini—warisan Orde Baru maupun produk Reformasi 1998 yang dianggap telah korup—sudah gagal dan tidak bisa diperbaiki. Ol...
Baca selengkapnya

OKI sebagai "Khilafah Fungsional" Abad Ini: Menuju Peran Strategis di Tengah Multipolaritas Global

OKI sebagai "Khilafah Fungsional" Abad Ini: Menuju Peran Strategis di Tengah Multipolaritas Global Abstrak Di tengah transisi tatanan dunia dari unipolar menuju multipolar, negara-negara Muslim menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk mendefinisikan kembali peran kolektif mereka. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi apa yang dapat disebut sebagai "Khilafah Fungsional" di era modern—sebuah wadah yang mewadahi solidaritas umat tanpa menghapus kedaulatan negara-bangsa. Artikel ini mengkaji secara komprehensif bagaimana OKI dapat diperkuat sebagai instrumen kolektif dunia Islam dalam menghadapi dinamika global, dengan fokus pada kepemimpinan Indonesia, tantangan struktural, dan peluang di kancah multilateral. Pendahuluan: Kerinduan akan Solidaritas Umat Sejak dibubarkannya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924, dunia Islam memasuki fase baru yang ditandai d...
Baca selengkapnya