Dampak Ketidakikutsertaan UE sebagai Anggota Board of Peace

Uni Eropa di Luar Meja Perdamaian: Dampak Ketidakikutsertaan UE sebagai Anggota Board of Peace

Februari 2026  |  Analisis Kebijakan Luar Negeri & Geopolitik

RINGKASAN EKSEKUTIF

Board of Peace (BoP), badan internasional yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026 untuk mengawasi proses perdamaian Gaza, telah memunculkan dilema besar bagi Uni Eropa (UE). Meski UE adalah donor kemanusiaan terbesar untuk Palestina dengan kontribusi €1,65 miliar sejak Oktober 2023 dan merupakan mitra dagang utama Israel, blok ini memilih untuk tidak bergabung sebagai anggota penuh BoP. Ketidakikutsertaan ini — yang didorong oleh kekhawatiran hukum, perpecahan internal, dan konflik nilai — memiliki dampak strategis, diplomatik, hukum, dan ekonomi yang luas. Artikel ini menganalisis berbagai dimensi dampak tersebut secara mendalam.

I. Latar Belakang: Apa Itu Board of Peace?

Board of Peace (BoP) adalah organisasi internasional yang didirikan oleh Presiden Donald Trump pada 15 Januari 2026, yang secara resmi ditandatangani pada 22 Januari 2026 di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Badan ini lahir dari salah satu dari 20 poin Rencana Perdamaian Gaza yang diusulkan Amerika Serikat, yang kemudian mendapat dukungan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 pada November 2025.

BoP memiliki struktur yang unik dan kontroversial: Trump ditetapkan sebagai ketua seumur hidup dengan kewenangan sangat luas, termasuk kontrol atas agenda sidang, keputusan badan, dan penunjukan anggota. Badan ini juga membawahi Gaza Executive Board yang dipimpin oleh mantan Koordinator Khusus PBB untuk Perdamaian Timur Tengah, Nikolay Mladenov, serta National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) sebagai badan transisi pemerintahan Gaza.

Yang paling mengundang kontroversi adalah fakta bahwa piagam pendirian BoP sama sekali tidak menyebut kata 'Gaza', melainkan memposisikan diri sebagai badan perdamaian global. Hal ini memicu kecurigaan bahwa BoP bisa berkembang menjadi saingan bagi PBB, dengan kekuasaan terpusat di tangan Trump.

"Badan ini bermerek multilateral, namun berisiko menggerogoti legitimasi multilateral dengan memusatkan kekuasaan dan meminggirkan institusi yang ada. Gaza adalah ujian pertamanya." — European Union Institute for Security Studies (EUISS)

II. Posisi Uni Eropa: Antara Observer dan Non-Anggota

Merespons undangan untuk bergabung, Uni Eropa mengambil posisi yang ambigu namun terukur. Komisi Eropa memutuskan untuk mengirimkan Komisioner Mediterania, Dubravka Šuica, sebagai pengamat (observer) pada pertemuan perdana BoP yang digelar 19-20 Februari 2026 di Washington D.C. — bukan sebagai anggota penuh.

Alasan Ketidakikutsertaan sebagai Anggota

Komisi Eropa secara resmi menyampaikan beberapa alasan mendasar mengapa UE menolak keanggotaan penuh:

Pertama, kekhawatiran hukum yang serius. Sebuah dokumen internal diplomatik UE ('non-paper') yang bocor ke Euronews mengungkap bahwa 'otonomi tatanan hukum UE bertentangan dengan pemusatan kekuasaan di tangan ketua' — mengacu pada Trump sebagai ketua seumur hidup. Piagam BoP juga melarang reservasi dari anggota, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum UE.

Kedua, ketidaksesuaian dengan piagam PBB. Komisi Eropa meragukan kompatibilitas tata kelola BoP dengan kerangka hukum internasional dan Piagam PBB yang selama ini menjadi fondasi kebijakan luar negeri UE.

Ketiga, mandatnya yang terlalu luas. Fakta bahwa piagam BoP tidak menyebut Gaza secara spesifik, dan potensinya menjadi badan perdamaian global yang menyaingi PBB, membuat UE tidak bisa menerima keanggotaan tanpa syarat.

Perpecahan Internal UE

Ironisnya, meski Komisi Eropa memilih status observer, sejumlah negara anggota UE justru mengambil jalur sendiri. Bulgaria dan Hongaria bergabung sebagai anggota penuh BoP. Italia, Yunani, Romania, dan Siprus mengirimkan wakil sebagai observer. Sementara Prancis, Jerman, dan mayoritas negara anggota lainnya menolak hadir sama sekali.

Perpecahan ini meletus menjadi perselisihan institusional. Perancis secara keras mengkritik keputusan Komisi mengirimkan Šuica, dengan Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot menyatakan bahwa Komisi 'tidak seharusnya hadir' karena tidak memiliki mandat dari Dewan UE. Slovenia juga menyuarakan keberatan serupa, menegaskan bahwa Šuica tidak memiliki otoritas atas kebijakan luar negeri UE yang harus diputuskan bulat oleh semua anggota.

"Komisi Eropa tidak seharusnya menghadiri pertemuan Board of Peace di Washington hari ini, karena tidak mendapat mandat dari Dewan UE." — Jean-Noël Barrot, Menteri Luar Negeri Prancis, 19 Februari 2026

III. Dampak Diplomatik dan Geopolitik

Marginalisasi Peran UE di Timur Tengah

Dampak paling nyata dari ketidakikutsertaan UE sebagai anggota penuh BoP adalah semakin terpinggirnya blok ini dari proses pengambilan keputusan di Timur Tengah. Sebelum Board of Peace pun, UE sudah tidak dilibatkan dalam mediasi gencatan senjata Gaza-Israel yang berhasil difasilitasi AS pada Oktober 2025. PM Israel Benjamin Netanyahu bahkan secara terbuka menyatakan bahwa 'Eropa pada dasarnya telah menjadi tidak relevan dan menunjukkan kelemahan yang sangat besar.'

Ketidakikutsertaan sebagai anggota memperparah kondisi ini. UE kehilangan suara dalam menentukan agenda BoP, pemilihan anggota Gaza Executive Board, pengelolaan NCAG, dan distribusi dana rekonstruksi. Padahal, rekonstruksi Gaza diperkirakan membutuhkan ratusan miliar dolar, dan UE adalah salah satu sumber pendanaan terbesar yang potensial.

Pengaruh AS Semakin Dominan

Dengan tidak adanya UE di dalam BoP sebagai anggota penuh, Amerika Serikat semakin mendominasi lanskap diplomatik kawasan. Keputusan besar mengenai tata kelola Gaza pasca-konflik, termasuk siapa yang dipilih memimpin NCAG, bagaimana dana dikelola, dan kapan Otoritas Palestina dikembalikan ke Gaza, ditentukan oleh Washington tanpa keterwakilan yang setara dari Eropa.

Hal ini berpotensi menggeser pusat gravitasi diplomasi Timur Tengah lebih jauh ke tangan AS, dan melemahkan konsep 'otonomi strategis' Eropa yang selama ini digaungkan Brussel.

Hubungan Transatlantik yang Tegang

Pilihan UE untuk tidak menjadi anggota penuh BoP juga menambah ketegangan dalam hubungan transatlantik yang memang sudah terbebani. Di satu sisi, UE ingin menunjukkan independensi dari tekanan Trump. Di sisi lain, sebanyak 14 dari 27 negara anggota UE ternyata mengirimkan wakil ke pertemuan pertama BoP — sinyal bahwa pemerintah-pemerintah nasional tidak ingin sepenuhnya dikesampingkan dari jalur AS.

Ketegangan ini mencerminkan dilema struktural UE: ingin tetap relevan dalam proses perdamaian yang dikendalikan Trump, namun tidak mau melanggar prinsip hukum dan kelembagaan yang menjadi identitas blok tersebut.

IV. Dampak Hukum dan Kelembagaan

Krisis Mandat Institusional

Kontroversi kehadiran Šuica membuka isu yang lebih dalam: siapa yang berwenang mewakili UE dalam forum internasional terkait kebijakan luar negeri? Menurut Traktat Lisbon, kebijakan luar negeri UE diputuskan oleh Dewan Eropa berdasarkan konsensus bulat. Komisi Eropa tidak memiliki mandat untuk bertindak secara sepihak dalam domain ini.

Kasus ini berpotensi menjadi preseden yang memperlemah prinsip kelembagaan UE, khususnya pembagian kewenangan antara Komisi dan Dewan. Jika Komisi dapat mengirimkan wakil ke forum diplomatik sensitif tanpa mandat Dewan, ini menciptakan ambiguitas yang berbahaya bagi kohesi institusional UE.

Konflik dengan Nilai Hukum Internasional

UE selama ini menempatkan diri sebagai pembela tatanan berbasis aturan internasional (rules-based international order). Bergabung penuh dengan BoP — yang piagamnya memusatkan kekuasaan pada satu orang dan tidak mengakui mekanisme reservasi — akan bertentangan frontal dengan posisi ini.

Lebih jauh, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Netanyahu atas dugaan kejahatan perang, dan Mahkamah Internasional (ICJ) sedang memeriksa tuduhan genosida oleh Israel. Bergabung dengan platform yang tidak eksplisit menjunjung akuntabilitas hukum internasional akan merusak kredibilitas UE di kedua forum tersebut.

V. Dampak Ekonomi dan Bantuan Kemanusiaan

'Bayar Tanpa Bicara': Risiko Menjadi Sekadar Donor

Juru bicara Komisi Eropa meringkas dilema UE dengan pernyataan yang kini banyak dikutip: 'Kita perlu ada di meja, jika tidak kita hanya akan menjadi pembayar, bukan pemain.' Ungkapan ini mengacu pada risiko konkret yang dihadapi UE: memberikan miliaran euro untuk rekonstruksi Gaza sambil tidak memiliki suara dalam menentukan bagaimana dana itu digunakan.

UE adalah donor kemanusiaan terbesar bagi rakyat Palestina dengan kontribusi €1,65 miliar sejak Oktober 2023. Jika rekonstruksi Gaza dikelola melalui mekanisme BoP yang tidak diikuti UE sebagai anggota penuh, Brussel berisiko kehilangan visibilitas dan pengaruh atas aliran dana yang bersumber dari pembayar pajak Eropa sendiri.

Hubungan Dagang UE-Israel

UE adalah mitra dagang terbesar Israel, suatu posisi yang secara teoritis memberikan leverage ekonomi yang signifikan. Namun leverage ini belum digunakan secara efektif. Upaya Presiden Komisi Ursula von der Leyen untuk mengajukan suspensi parsial Perjanjian Asosiasi UE-Israel terhenti oleh perbedaan posisi antar anggota.

Ketidakikutsertaan dalam BoP juga melemahkan posisi UE dalam negosiasi ekonomi terkait Gaza ke depan. Ketika AS, Arab Saudi, dan negara Teluk menjadi pemain utama dalam paket rekonstruksi, UE terancam semakin terpinggirkan dalam distribusi kontrak dan pengelolaan proyek yang bisa menguntungkan perusahaan-perusahaan Eropa.

Pendanaan Rekonstruksi

Pada pertemuan perdana BoP 19-20 Februari 2026, AS berkomitmen $10 miliar untuk program BoP, sementara sembilan negara anggota lain menambahkan $7 miliar. Total $17 miliar ini menunjukkan skala mobilisasi sumber daya yang terjadi di dalam kerangka BoP. UE, yang tidak hadir sebagai anggota, tidak terikat — namun juga tidak memiliki suara — dalam perencanaan penggunaan dana sebesar itu untuk masa depan Gaza.

VI. Dampak terhadap Kredibilitas dan Kohesi Internal UE

Standar Ganda yang Merusak Kepercayaan

Para kritikus menunjukkan inkonsistensi mencolok dalam respons UE terhadap konflik bersenjata. Terhadap invasi Rusia ke Ukraina, UE mengambil sikap tegas: 19 paket sanksi, dukungan militer dan diplomatik, serta tawaran keanggotaan bagi Kyiv. Terhadap perang Israel di Gaza, sebaliknya, UE hanya melontarkan kritik yang jauh lebih lunak meski skala korban sipil yang jauh lebih besar.

Standar ganda ini, yang diperparah dengan ketidakmampuan UE untuk mengambil posisi yang jelas dalam BoP, merusak kredibilitas blok tersebut di mata negara-negara Global South, negara-negara Arab, dan bahkan sebagian opini publik Eropa sendiri.

Perpecahan Antar Anggota yang Memperlemah Suara UE

Kenyataan bahwa Hongaria dan Bulgaria bergabung penuh dengan BoP, sementara Prancis menolak hadir sama sekali, mencerminkan kedalaman perpecahan dalam kebijakan luar negeri UE terkait konflik Gaza. Perpecahan ini bukan hal baru — sudah berlangsung sejak serangan Hamas 7 Oktober 2023 — namun BoP memperdalam jurang tersebut secara institusional.

Ketika anggota UE mengambil posisi yang saling bertentangan dalam forum internasional yang sama, suara kolektif UE melemah secara dramatis. Ini memberi sinyal kepada aktor eksternal bahwa UE tidak bisa diandalkan sebagai mitra yang berbicara dengan satu suara.

Kehilangan Pengaruh dalam Membentuk Arsitektur Perdamaian

Dengan tidak menjadi anggota penuh BoP, UE kehilangan kemampuan untuk secara aktif membentuk bagaimana perdamaian di Gaza dibangun. Apakah solusi dua negara akan diperjuangkan? Apakah Otoritas Palestina akan dipulihkan sepenuhnya? Apakah UNRWA dan lembaga kemanusiaan internasional akan diberi akses yang memadai? Semua ini adalah pertanyaan yang akan dijawab di dalam BoP — tanpa suara UE sebagai anggota.

VII. Peluang dan Jalan Alternatif yang Ditempuh UE

Penguatan Misi yang Ada

Meski tidak berada dalam BoP, UE tetap aktif melalui instrumen yang dimilikinya. Misi Bantuan Perbatasan UE di Rafah (EU BAM Rafah) telah diperbarui mandatnya, demikian pula EUPOL COPPS — misi polisi UE untuk Palestina. UE juga terlibat dalam Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) dan berencana mendukung National Committee for the Administration of Gaza secara langsung.

Langkah ini mencerminkan strategi UE untuk tetap relevan di lapangan melalui jalur operasional, meski tidak hadir di forum pengambilan keputusan tertinggi.

Jalur Koridor Maritim Siprus

UE secara aktif mendorong pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Koridor Maritim Siprus — jalur alternatif yang tidak bergantung pada mekanisme BoP. Ini adalah salah satu cara Brussel menunjukkan peran konkretnya sambil mempertahankan independensi dari struktur yang dikritisinya.

Strategi Timur Tengah UE 2026

Komisi Eropa berencana meluncurkan Strategi Timur Tengah UE yang baru pada kuartal kedua 2026. Strategi ini diharapkan memberikan pendekatan yang lebih koheren dan berani, termasuk penggunaan leverage dagang yang selama ini belum dioptimalkan. Namun, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada kemampuan UE menyatukan posisi 27 anggotanya — sebuah tantangan yang terbukti sangat sulit dalam konteks konflik Gaza.

VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ketidakikutsertaan Uni Eropa sebagai anggota penuh Board of Peace mencerminkan paradoks mendalam yang dihadapi blok tersebut: besarnya sumber daya dan leverage yang dimiliki tidak sebanding dengan kemampuannya untuk bertindak secara kolektif, tegas, dan tepat waktu.

Dampak ketidakikutsertaan ini bersifat multidimensi. Secara diplomatik, UE semakin terpinggirkan dari arsitektur perdamaian Gaza yang sedang dibentuk. Secara hukum, blok ini terjebak antara mempertahankan prinsip dan kehilangan relevansi. Secara ekonomi, ada risiko nyata menjadi 'pembayar tanpa suara' dalam rekonstruksi senilai ratusan miliar dolar. Dan secara internal, perpecahan antar anggota semakin dalam.

Untuk merebut kembali relevansinya, UE perlu segera membangun konsensus yang lebih kuat di antara anggotanya, menggunakan leverage ekonomi yang tersedia — terutama hubungan dagang dengan Israel — secara lebih strategis, dan menetapkan kondisi yang jelas jika ingin bergabung atau berinteraksi lebih dalam dengan BoP. Sebuah badan yang mengklaim dirinya sebagai jalan menuju perdamaian global tidak akan berkelanjutan tanpa partisipasi penuh dari salah satu blok ekonomi dan normatif terbesar di dunia.

Masa depan Gaza — dan relevansi Eropa di Timur Tengah — akan banyak ditentukan dalam beberapa bulan ke depan. Jendela untuk bertindak masih terbuka, namun tidak akan selamanya.

Selesai 

Sumber: Euronews, Reuters, Carnegie Endowment for International Peace, EUISS, House of Commons Library, Wikipedia (Board of Peace), European Council Conclusions, AP, Centre for European Reform — Februari 2026