Guterres: Masa Depan AI Tidak Boleh Ditentukan oleh Segelintir Miliarder

Guterres: Masa Depan AI Tidak Boleh Ditentukan oleh Segelintir Miliarder

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa masa depan AI tidak dapat ditentukan oleh segelintir negara atau diserahkan kepada keinginan beberapa miliarder. Ia menegaskan, "AI harus menjadi milik semua orang." [Koran Jakarta ®](https://koran-jakarta.com/2026-02-20/sekjen-pbb-masa-depan-ai-tak-boleh-mengikuti-keinginan-beberapa-miliarder)

Pernyataan ini disampaikan pada AI Impact Summit di New Delhi, India, pada 19 Februari 2026. Ini merupakan pertemuan keempat dalam serangkaian KTT AI internasional yang telah diselenggarakan sejak 2023 di Prancis, Korea Selatan, dan Inggris Raya. Agenda utama edisi tahun ini mencakup gangguan lapangan kerja, keamanan anak, dan regulasi. [BisnisUpdate](https://bisnisupdate.com/luar-negeri/para-pemimpin-dunia-bahas-masa-depan-ai-di-ktt-global-india-di-new-delhi/380877/)

Guterres menyerukan pembentukan dana global sebesar 3 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara berkembang mengakses teknologi AI. Ia menekankan bahwa jumlah tersebut kurang dari satu persen pendapatan tahunan satu perusahaan teknologi saja — "harga kecil untuk penyebaran AI yang menguntungkan semua pihak." [UN News](https://news.un.org/en/story/2026/02/1166996)

Ia juga memperingatkan bahwa jika pertumbuhan AI tidak diatur, teknologi ini bisa memperdalam ketimpangan, memperkuat bias, dan mendorong kerugian. Guterres menekankan perlunya "pagar pengaman yang menjaga agensi manusia, pengawasan manusia, dan akuntabilitas manusia." [UN News](https://news.un.org/en/story/2026/02/1166996)

Intinya, PBB mendorong agar tata kelola AI bersifat inklusif dan tidak hanya dikuasai oleh negara-negara kaya atau konglomerat teknologi besar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Ujung Tanduk Sejarah: Krisis Iran-Amerika dan Pencarian Jalan Keluar yang Mustahil

Gambar
Di Ujung Tanduk Sejarah: Krisis Iran-Amerika dan Pencarian Jalan Keluar yang Mustahil Oleh: Pengamat Geopolitik Global  Pada Senin pagi, 12 Januari 2026, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, berdiri di hadapan para duta besar asing di Tehran dengan wajah yang mencerminkan kelelahan seorang diplomat yang telah terlalu lama bermain catur dengan kematian. Kata-katanya, yang disiarkan oleh televisi negara Iran, mengandung paradoks yang mengerikan: "The Islamic Republic of Iran is not seeking war but is fully prepared for war. We are also ready for negotiations but these negotiations should be fair, with equal rights and based on mutual respect." Di sisi lain Atlantik, pada hari yang sama, Donald Trump naik ke Air Force One dengan para wartawan mengikutinya seperti kawanan burung pemakan bangkai yang mencium bau darah. Ketika ditanya tentang pilihan militernya terhadap Iran, presiden Amerika itu menjawab dengan kepercayaan diri yang mengerikan: "We are lookin...
Baca selengkapnya

Gagasan "Revolusi Persemakmuran"

  Gagasan "Revolusi Persemakmuran"                                                                        Gagasan "Revolusi Persemakmuran" adalah sebuah cetak biru untuk transformasi total negara, bergerak melampaui reformasi tambal sulam menuju sebuah reset konstitusional. Ini bukan lagi soal mengganti pejabat, melainkan membongkar dan membangun ulang fondasi negara berdasarkan kedaulatan rakyat yang absolut. I. Konsep dan Filosofi Inti Inti dari "Persemakmuran Nusantara Jaya" adalah lahirnya sebuah kontrak sosial baru antara rakyat dan negara, yang dituangkan dalam UUD baru. Filosofi dasarnya adalah:  1. Putus Total dari Orde Lama: Menganggap seluruh struktur politik yang ada saat ini—warisan Orde Baru maupun produk Reformasi 1998 yang dianggap telah korup—sudah gagal dan tidak bisa diperbaiki. Ol...
Baca selengkapnya

OKI sebagai "Khilafah Fungsional" Abad Ini: Menuju Peran Strategis di Tengah Multipolaritas Global

OKI sebagai "Khilafah Fungsional" Abad Ini: Menuju Peran Strategis di Tengah Multipolaritas Global Abstrak Di tengah transisi tatanan dunia dari unipolar menuju multipolar, negara-negara Muslim menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk mendefinisikan kembali peran kolektif mereka. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi apa yang dapat disebut sebagai "Khilafah Fungsional" di era modern—sebuah wadah yang mewadahi solidaritas umat tanpa menghapus kedaulatan negara-bangsa. Artikel ini mengkaji secara komprehensif bagaimana OKI dapat diperkuat sebagai instrumen kolektif dunia Islam dalam menghadapi dinamika global, dengan fokus pada kepemimpinan Indonesia, tantangan struktural, dan peluang di kancah multilateral. Pendahuluan: Kerinduan akan Solidaritas Umat Sejak dibubarkannya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924, dunia Islam memasuki fase baru yang ditandai d...
Baca selengkapnya