KEBIJAKAN ASIMETRIS DAPAT MENINGKATKAN KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

ARTIKEL ANALISIS KEBIJAKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik  |  Vol. 12, No. 2  |  2026

KEBIJAKAN ASIMETRIS DAPAT MENINGKATKAN KESENJANGAN DAN KEMISKINAN :

Analisis Komprehensif Mekanisme, Dampak, dan Implikasi Kebijakan

Tim Redaksi Analisis Ekonomi Pembangunan

Pusat Studi Kebijakan Publik & Pembangunan Ekonomi, 2024

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan asimetris — kebijakan yang memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok, sektor, atau wilayah tertentu tanpa justifikasi pemerataan yang memadai — dapat memperparah kesenjangan sosial-ekonomi dan kemiskinan struktural. Dengan menggunakan kerangka analisis multidimensional yang mencakup perspektif teori ekonomi neoklasik, ekonomi kelembagaan, dan ekonomi politik, artikel ini menelaah mekanisme transmisi ketidakadilan kebijakan ke dalam outcome distribusional. Temuan menunjukkan bahwa asimetri kebijakan dalam bidang fiskal, perdagangan, tenaga kerja, dan akses layanan publik secara konsisten berkontribusi pada pembesaran jurang kesenjangan dan pendalaman perangkap kemiskinan. Artikel ini merekomendasikan reformasi kebijakan berbasis prinsip keadilan substantif, inklusi, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Kata Kunci: kebijakan asimetris, kesenjangan, kemiskinan struktural, distribusi pendapatan, keadilan kebijakan

I. PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan merupakan dua masalah fundamental yang terus menghantui peradaban manusia meski kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi global mencatat rekor-rekor baru. Data terbaru Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa 700 juta penduduk dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, sementara 1% orang terkaya di dunia menguasai lebih dari 45% total kekayaan global.

"Ketidaksetaraan bukan hanya masalah moral — ia merupakan ancaman nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Negara-negara dengan ketimpangan tinggi cenderung tumbuh lebih lambat dan rentan terhadap instabilitas sosial."

— Christine Lagarde, Mantan Direktur Pelaksana IMF, World Economic Forum 2013

Pertanyaan mendasar yang sering diabaikan dalam diskursus kebijakan adalah: seberapa besar peran kebijakan publik itu sendiri dalam menciptakan atau memperparah kesenjangan? Argumen yang berkembang dalam literatur ekonomi politik kontemporer menunjukkan bahwa kebijakan asimetris — yakni kebijakan yang secara sistematis menguntungkan satu kelompok di atas kelompok lain tanpa justifikasi keadilan yang kuat — merupakan salah satu determinan utama persistensi kesenjangan dan kemiskinan.

Kebijakan asimetris dapat muncul dalam berbagai bentuk: subsidi yang tidak merata, regulasi yang memfasilitasi monopoli, sistem perpajakan yang regresif, akses layanan publik yang diskriminatif, hingga perlindungan tenaga kerja yang parsial. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju yang selama ini dianggap memiliki sistem tata kelola yang baik.

II. KERANGKA TEORITIS: MEMAHAMI ASIMETRI KEBIJAKAN

A. Definisi dan Tipologi Kebijakan Asimetris

Kebijakan asimetris dalam konteks ini didefinisikan sebagai seperangkat aturan, regulasi, atau intervensi pemerintah yang secara diferensial mendistribusikan keuntungan dan beban kepada kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat, sedemikian rupa sehingga menghasilkan atau memperkuat ketidaksetaraan sistemik. Berbeda dengan intervensi afirmatif yang dirancang untuk mengoreksi ketidaksetaraan historis, kebijakan asimetris yang dimaksud di sini adalah kebijakan yang tidak memiliki justifikasi pemerataan yang memadai.

"Pasar bebas yang tidak diatur adalah utopia berbahaya. Tanpa aturan main yang adil, kekuatan pasar cenderung mengakumulasi keuntungan pada yang sudah memiliki dan memperdalam kerugian pada yang lemah."

— Joseph Stiglitz, Profesor Ekonomi Columbia University & Peraih Nobel Ekonomi 2001

Tipologi kebijakan asimetris mencakup beberapa dimensi: pertama, asimetri vertikal yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin; kedua, asimetri horizontal yang terjadi antara kelompok demografis, etnis, atau gender; ketiga, asimetri spasial yang terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, atau antara wilayah maju dan tertinggal; dan keempat, asimetri sektoral yang terjadi antara sektor ekonomi formal dan informal.

B. Mekanisme Transmisi: Dari Asimetri Kebijakan ke Ketimpangan

Teori ekonomi kelembagaan (North, 1990; Acemoglu & Robinson, 2012) memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bagaimana institusi kebijakan yang asimetris dapat menciptakan jalur dependensi yang melanggengkan kesenjangan. Mekanisme transmisi utama meliputi:

Pertama, distorsi pasar faktor produksi. Ketika kebijakan fiskal dan regulasi memberikan keistimewaan akses modal kepada korporasi besar dibandingkan usaha kecil, terjadi pembentukan market power yang mengurangi daya tawar pekerja dan konsumen. Kedua, eksternalitas institusional, di mana kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu menciptakan barrier to entry yang mempersulit mobilitas ekonomi kelompok lain. Ketiga, spiral kepentingan politik (political interest spiral), di mana kelompok yang telah mendapat keuntungan dari kebijakan asimetris memiliki insentif dan kapasitas untuk mempertahankan status quo tersebut.

"Institusi inklusif menciptakan lingkungan di mana mayoritas warga dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan mendapat manfaat dari kerja keras mereka. Institusi ekstraktif, sebaliknya, dirancang untuk mengambil sumber daya dari banyak orang demi keuntungan segelintir elit."

— Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail (2012)

III. BUKTI EMPIRIS: KEBIJAKAN ASIMETRIS DAN DAMPAKNYA

A. Asimetri Kebijakan Fiskal dan Pajak

Salah satu manifestasi paling jelas dari kebijakan asimetris adalah sistem perpajakan yang regresif. Penelitian Piketty, Saez, dan Zucman (2018) menemukan bahwa di Amerika Serikat, tarif pajak efektif bagi 400 orang terkaya justru lebih rendah daripada kelas pekerja menengah — sebuah anomali yang mencerminkan bagaimana kebijakan pajak telah terdistorsi oleh kepentingan kelompok elit.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, miliarder membayar pajak lebih rendah daripada pekerja pabrik, sekretaris, dan guru. Ini bukan kecelakaan sistem — ini adalah hasil dari pilihan kebijakan yang sangat spesifik."

— Emmanuel Saez & Gabriel Zucman, The Triumph of Injustice (2019)

Di negara berkembang, fenomena ini bahkan lebih parah. Banyak negara memberikan tax holiday dan insentif fiskal yang sangat longgar kepada investor besar dan perusahaan multinasional, sementara UMKM dan pekerja informal justru menghadapi beban birokrasi dan perpajakan yang tidak proporsional. IMF (2022) memperkirakan bahwa tax expenditure yang tidak terjustifikasi di negara berkembang rata-rata mencapai 2-3% PDB per tahun — sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk layanan publik dan program pengentasan kemiskinan.

B. Asimetri dalam Kebijakan Perdagangan dan Industrialisasi

Kebijakan perdagangan internasional juga kerap bersifat asimetris dalam cara yang merugikan kelompok rentan. Ketika pemerintah meloloskan liberalisasi impor tanpa dibarengi program transisi yang memadai bagi pekerja di sektor yang terdampak, maka biaya penyesuaian ditanggung secara tidak proporsional oleh pekerja berpendidikan rendah dan komunitas industri tradisional.

"Globalisasi memang menciptakan kekayaan, tetapi kekayaan itu tidak didistribusikan secara adil. Mereka yang kehilangan pekerjaan akibat perdagangan bebas sering tidak mendapat kompensasi yang memadai, sementara pemegang modal mendapat keuntungan berlipat."

— Dani Rodrik, Profesor Ekonomi Politik Harvard Kennedy School

Penelitian Autor, Dorn, dan Hanson (2013) — yang kemudian dikenal sebagai 'China Shock Study' — mendokumentasikan secara gamblang bagaimana liberalisasi perdagangan yang tidak dikelola dengan baik oleh AS telah menyebabkan hilangnya jutaan pekerjaan manufaktur, menekan upah kelas pekerja selama lebih dari dua dekade, dan memperparah ketimpangan regional yang belum pulih hingga saat ini.

C. Asimetri Kebijakan Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja merupakan arena di mana asimetri kebijakan paling terasa dampaknya bagi kelompok miskin. Di banyak negara, perlindungan hukum tenaga kerja dinikmati secara penuh oleh pekerja formal, sementara pekerja informal — yang umumnya berasal dari kelompok termiskin — hampir tidak mendapat perlindungan apapun.

"Ekonomi informal bukan hanya pilihan — ia sering kali merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia. Ketika sistem formal mengecualikan kelompok tertentu melalui barrier regulasi yang tinggi, kemiskinan menjadi tidak terelakkan."

— Hernando de Soto, The Mystery of Capital (2000)

ILO (2023) mencatat bahwa lebih dari 60% tenaga kerja global bekerja di sektor informal, dengan proporsi yang jauh lebih tinggi di negara berkembang. Kelompok ini tidak memiliki akses ke jaminan sosial, kompensasi PHK, atau proteksi minimum wage yang memadai — menciptakan dualisme pasar tenaga kerja yang struktural dan sulit diatasi tanpa reformasi kebijakan yang sistemik.

D. Asimetri Akses Layanan Publik: Pendidikan dan Kesehatan

Ketidaksetaraan dalam akses layanan publik merupakan salah satu mekanisme paling destruktif yang melanggengkan kemiskinan lintas generasi. Ketika kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sangat tergantung pada kemampuan finansial individu atau lokasi geografis, maka anak-anak dari keluarga miskin terjebak dalam cycle of poverty yang hampir mustahil dipatahkan.

"Pendidikan adalah investasi terpenting yang bisa dilakukan masyarakat. Namun ketika akses terhadap pendidikan berkualitas ditentukan oleh kode pos dan kemampuan bayar orang tua, kita tidak berinvestasi pada manusia — kita berinvestasi pada kesenjangan."

— Amartya Sen, Development as Freedom (1999)

Data OECD (2022) menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan per murid di sekolah yang melayani komunitas kaya bisa 3-5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan sekolah di komunitas miskin, bahkan di negara-negara yang dianggap memiliki sistem pendidikan yang baik. Disparitas ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan awal, tetapi secara aktif mereproduksi ketidaksetaraan dari generasi ke generasi.

IV. STUDI KASUS ILUSTRATIF

A. Indonesia: Subsidi Energi yang Regresif

Selama bertahun-tahun, Indonesia mempertahankan sistem subsidi BBM yang secara de facto regresif: karena kelompok kaya mengonsumsi lebih banyak bahan bakar, mereka menerima manfaat subsidi absolut yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok miskin. Studi Dartanto dan Usman (2011) memperkirakan bahwa 40% rumah tangga terkaya menikmati sekitar 60% dari total subsidi BBM, sementara 40% rumah tangga termiskin hanya menerima sekitar 15%.

"Subsidi yang dimaksudkan untuk melindungi rakyat miskin justru mengalir deras ke kantong kelompok menengah atas yang memiliki kendaraan bermotor dan konsumsi energi tinggi. Ini adalah contoh klasik kebijakan yang niatnya baik namun desainnya buruk."

— Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia

B. Amerika Latin: Dualisme Kebijakan Agraria

Di banyak negara Amerika Latin, struktur agraria yang warisan kolonial — di mana tanah terkonsentrasi pada hacienda besar — terus dipertahankan oleh kebijakan yang memberikan akses kredit dan infrastruktur irigasi preferensial kepada petani besar, sementara petani subsisten kecil tidak mendapat dukungan yang setara. ECLAC (2022) mendokumentasikan bahwa koefisien Gini kepemilikan lahan di kawasan ini rata-rata mencapai 0,79 — salah satu yang tertinggi di dunia — mencerminkan betapa dalamnya asimetri historis dan kebijakan yang terus direproduksi.

C. Sub-Sahara Afrika: Kebijakan Harga Pertanian

Di banyak negara Sub-Sahara Afrika, pemerintah secara historis menerapkan kebijakan 'urban bias' — menekan harga pertanian untuk menjaga biaya pangan perkotaan tetap rendah, sementara petani pedesaan yang merupakan kelompok termiskin justru menanggung biayanya. Lipton (1977) dalam analisis pioneringnya mendokumentasikan bahwa kebijakan seperti ini secara sistematis memindahkan kekayaan dari desa ke kota, memperdalam kemiskinan rural dan menghambat modernisasi pertanian.

"Urban bias dalam kebijakan harga pertanian adalah salah satu faktor utama yang menjelaskan mengapa kemiskinan di Afrika begitu terpusat di pedesaan, dan mengapa pertanian kecil tidak berkembang meski memiliki potensi besar."

— Michael Lipton, Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development (1977)

V. MENGAPA KEBIJAKAN ASIMETRIS SULIT DIUBAH?

A. Ekonomi Politik Kelompok Kepentingan

Teori pilihan publik (Buchanan & Tullock, 1962) memberikan penjelasan yang tajam mengapa kebijakan asimetris cenderung persisten meski bukti empiris menunjukkan dampak negatifnya. Kelompok yang diuntungkan oleh kebijakan asimetris memiliki insentif sangat kuat untuk melakukan lobbying dan mempertahankan status quo, sementara kelompok yang dirugikan — yang sering tersebar dan kurang terorganisir — memiliki biaya kolektif yang tinggi untuk melawan.

"Dalam demokrasi modern, uang berbicara lebih keras dari suara. Ketika kebijakan publik secara konsisten lebih responsif terhadap kepentingan ekonomi kelompok afluent daripada kebutuhan warga biasa, kita tidak bisa lagi menyebut sistem itu demokrasi sejati."

— Martin Gilens & Benjamin Page, Testing Theories of American Politics (2014)

B. Asimetri Informasi dan Kapasitas Advokasi

Kelompok rentan sering kali tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana kebijakan tertentu berdampak pada mereka, dan tidak memiliki kapasitas teknis untuk melakukan advokasi yang efektif. Sebaliknya, kelompok berkepentingan yang memiliki sumber daya dapat mempekerjakan ekonom, pengacara, dan konsultan PR untuk mempengaruhi proses kebijakan. Asimetri kapasitas ini memperkuat asimetri kebijakan itu sendiri.

C. Ketergantungan Jalur Institusional

Sekali sebuah kebijakan asimetris tertanam dalam sistem, ia menciptakan ketergantungan jalur (path dependency) yang membuatnya sulit diubah. Kelompok yang mendapat manfaat menggunakan pengaruh mereka untuk mempertahankan kebijakan, sementara kelompok yang dirugikan mungkin sudah terlalu lemah untuk menantang status quo. North (1990) menyebut fenomena ini sebagai 'lock-in' institusional.

VI. DAMPAK SISTEMIK JANGKA PANJANG

A. Perangkap Kemiskinan Lintas Generasi

Dampak paling destruktif dari kebijakan asimetris adalah kemampuannya menciptakan perangkap kemiskinan yang melampaui batas generasi. Ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapat akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang layak, potensi modal manusia mereka tidak berkembang optimal — memastikan bahwa kemiskinan orang tua menurun kepada anak-cucu.

"Mobilitas intergenerasi adalah uji sesungguhnya dari masyarakat yang berkeadilan. Di negara-negara dengan kebijakan paling asimetris, anak dari keluarga miskin memiliki peluang sangat kecil untuk keluar dari kemiskinan terlepas dari bakat dan kerja keras mereka."

— Miles Corak, Inequality from Generation to Generation (2013)

B. Fragmentasi Sosial dan Ketidakstabilan Politik

Penelitian lintas negara yang dilakukan Alesina dan Perotti (1996) menemukan hubungan kausal yang kuat antara ketimpangan ekonomi — yang sebagian besar dihasilkan oleh kebijakan asimetris — dengan instabilitas politik. Ketika kelompok besar masyarakat merasakan bahwa sistem tidak bekerja untuk mereka, kepercayaan terhadap institusi menurun, polarisasi meningkat, dan risiko konflik sosial membesar.

C. Inefisiensi Ekonomi Makro

Dari perspektif ekonomi murni, kebijakan asimetris juga menghasilkan inefisiensi alokasi sumber daya yang signifikan. Ketika modal, tenaga kerja, dan lahan tidak dialokasikan berdasarkan produktivitas tetapi berdasarkan koneksi politik dan hak istimewa institusional, total factor productivity ekonomi akan lebih rendah dari potensi optimalnya.

"Ketimpangan ekstrem mengurangi efisiensi ekonomi karena ia menghambat akumulasi modal manusia, meningkatkan biaya transaksi sosial, dan mendorong alokasi sumber daya berdasarkan kekuasaan daripada produktivitas."

— Andrew Berg & Jonathan Ostry, IMF Staff Discussion Note: Inequality and Unsustainable Growth (2011)

VII. MENUJU KEBIJAKAN YANG LEBIH ADIL: REKOMENDASI

A. Reformasi Fiskal Berbasis Keadilan

Reorientasi sistem perpajakan menuju progressivitas yang genuine merupakan langkah paling langsung untuk mengoreksi asimetri kebijakan fiskal. Ini mencakup: penutupan celah pajak yang dieksploitasi oleh kelompok kaya dan korporasi besar; penghapusan tax expenditure yang tidak terjustifikasi secara distributif; dan penguatan pajak kekayaan dan warisan untuk memutus transmisi keistimewaan lintas generasi.

B. Investasi Inklusif dalam Layanan Publik

Kebijakan yang memastikan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang setara antar kelompok pendapatan dan wilayah merupakan investasi jangka panjang yang paling efektif dalam memutus perangkap kemiskinan. Universal basic services — yang menjamin standar minimum layanan publik berkualitas untuk semua warga — telah terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan di negara-negara Skandinavia.

"Investasi pada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin menghasilkan return sosial yang jauh melampaui return privat. Masyarakat yang tidak menginvestasikan pendidikan generasi mudanya secara merata sesungguhnya memilih kemiskinan masa depan."

— James Heckman, Peraih Nobel Ekonomi 2000, University of Chicago

C. Penguatan Perlindungan Tenaga Kerja Informal

Memperluas jangkauan perlindungan sosial kepada pekerja informal — melalui mekanisme inovatif seperti skema kontribusi mikro, asuransi kesehatan universal yang tidak bergantung pada status formal, dan program pekerjaan publik yang berfokus pada kelompok rentan — merupakan langkah konkret untuk mengurangi dualisme pasar tenaga kerja yang menciptakan kemiskinan struktural.

D. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan

Pada akhirnya, reformasi substantif memerlukan perubahan dalam tata kelola kebijakan itu sendiri. Ini mencakup: peningkatan transparansi dalam proses formulasi kebijakan; kewajiban analisis dampak distributif untuk setiap kebijakan fiskal dan regulasi besar; penguatan mekanisme partisipasi publik yang bermakna bagi kelompok rentan; dan independensi institusi pengawas dari pengaruh kepentingan kelompok tertentu.

"Demokrasi yang berfungsi dengan baik adalah antidot terbaik terhadap kebijakan yang menguntungkan segelintir orang. Namun demokrasi hanya berfungsi jika semua suara didengar, bukan hanya suara mereka yang memiliki uang dan koneksi."

— Branko Milanovic, Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization (2016)

VIII. KESIMPULAN

Artikel ini telah mendemonstrasikan bahwa kebijakan asimetris merupakan determinan struktural yang signifikan dalam menciptakan dan melanggengkan kesenjangan serta kemiskinan. Melalui berbagai mekanisme transmisi — mulai dari distorsi fiskal, hambatan mobilitas ekonomi, hingga defisit layanan publik — kebijakan asimetris tidak hanya gagal memenuhi janji redistributifnya tetapi secara aktif memperparah ketidaksetaraan yang hendak diperbaiki.

Bukti empiris dari berbagai konteks — Indonesia, Amerika Latin, Afrika, hingga negara-negara maju — secara konsisten menunjukkan bahwa ketika kebijakan dirancang tanpa mempertimbangkan dampak distributifnya, atau lebih buruk lagi, dirancang untuk melayani kepentingan kelompok tertentu, hasilnya adalah pembesaran jurang antara yang kaya dan yang miskin.

Namun, pesan utama artikel ini bukanlah pesimisme. Bukti dari negara-negara yang berhasil mengurangi kesenjangan menunjukkan bahwa reformasi kebijakan yang tepat — yang berlandaskan prinsip keadilan substantif, inklusi, dan keberpihakan pada kelompok rentan — dapat menghasilkan perubahan yang signifikan. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik yang cukup kuat untuk menantang kepentingan status quo, didukung oleh analisis kebijakan yang jujur dan partisipasi publik yang bermakna.

"Ketimpangan bukan nasib — ia adalah pilihan. Dan seperti semua pilihan, ia bisa diubah dengan kebijakan yang berbeda, lembaga yang lebih kuat, dan masyarakat sipil yang lebih berani menuntut keadilan."

— Joseph Stiglitz, The Price of Inequality (2012)

Dunia tidak kekurangan sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan dan mengurangi kesenjangan secara dramatis. Yang kerap kekurangan adalah kebijakan yang cukup adil dan berani untuk memastikan sumber daya tersebut didistribusikan secara merata — bukan berkonsentrasi di tangan segelintir orang yang telah cukup beruntung.

DAFTAR REFERENSI

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishers.

Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Income Distribution, Political Instability, and Investment. European Economic Review, 40(6), 1203-1228.

Autor, D., Dorn, D., & Hanson, G. (2013). The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States. American Economic Review, 103(6), 2121-2168.

Berg, A., & Ostry, J. (2011). Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin? IMF Staff Discussion Note SDN/11/08.

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. University of Michigan Press.

Corak, M. (2013). Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility. Journal of Economic Perspectives, 27(3), 79-102.

Dartanto, T., & Usman, H. (2011). Volatility of World Fuel Prices and Poverty in Indonesia. ASEAN Economic Bulletin, 28(3), 253-265.

De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Basic Books.

ECLAC. (2022). Social Panorama of Latin America 2022. United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean.

Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics, 12(3), 564-581.

ILO. (2023). World Employment and Social Outlook: Trends 2023. International Labour Organization.

IMF. (2022). Tax Expenditures and Inequality: Cross-Country Evidence. IMF Working Paper WP/22/177.

Lipton, M. (1977). Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development. Harvard University Press.

Milanovic, B. (2016). Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. Harvard University Press.

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.

OECD. (2022). Education at a Glance 2022: OECD Indicators. OECD Publishing.

Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2018). Distributional National Accounts: Methods and Estimates for the United States. Quarterly Journal of Economics, 133(2), 553-609.

Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. W.W. Norton & Company.

Saez, E., & Zucman, G. (2019). The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay. W.W. Norton & Company.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.

Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. W.W. Norton & Company.

World Bank. (2023). Poverty and Shared Prosperity Report 2022: Correcting Course. The World Bank.

© 2024 Pusat Studi Kebijakan Publik & Pembangunan Ekonomi | Artikel ini terbuka untuk dikutip dengan pencantuman sumber yang tepat