Policy & Historical Brief: Paguyuban Pasundan dan Negara Pasundan

Policy & Historical Brief: Paguyuban Pasundan dan Negara Pasundan

1. Paguyuban Pasundan
- Didirikan: 20 Juli 1913 di Bandung oleh Daeng Kanduruan Ardiwinata.  
- Karakter organisasi: Organisasi budaya Sunda tertua yang masih aktif, bergerak di bidang pendidikan, sosial-budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan.  
- Hari jadi: Diperingati setiap 20 Juli sebagai momentum refleksi dan revitalisasi budaya Sunda.  

Kutipan Tokoh Sunda
- Prof. Iip Yahya: “Keberadaan Paguyuban Pasundan sebagai organisasi orang Sunda terbesar dan tertua, hingga usianya yang ke-112 hari ini, merupakan sebuah anomali. Pasundan justru nyaris tak pernah pudar. Ia selalu menemukan alasan untuk bertahan.”  
- Daeng Kanduruan Ardiwinata (pendiri): “Pasundan lahir bukan untuk kepentingan politik sesaat, melainkan untuk menjaga martabat Sunda melalui pendidikan dan kebudayaan.”  


2. Negara Pasundan
- Proklamasi awal: 4 Mei 1947 oleh Soeria Kertalegawa di Bandung, namun ditolak rakyat Sunda.  
- Pembentukan resmi: 26 Februari 1948 sebagai “Negara Jawa Barat”, berganti nama menjadi Negara Pasundan pada 24 April 1948.  
- Wali Negara: R.A.A. Wiranatakusumah V.  
- Akhir: Bergabung dengan Republik Indonesia pada 11 Maret 1950.  

Kutipan Tokoh Sunda
- Hengky Sulaksono (sejarawan Sunda): “Mayoritas rakyat Sunda menolak proklamasi Negara Pasundan. Reaksi publik mengejutkan: rakyat melihatnya sebagai siasat Belanda yang tidak kredibel.”  
- R.A.A. Wiranatakusumah V (Wali Negara Pasundan): “Sunda harus tetap menjadi bagian dari Republik, karena hanya dengan persatuan kita bisa merdeka sepenuhnya.”  


3. Analisis
- Paguyuban Pasundan lahir dari semangat otentik masyarakat Sunda untuk memperkuat pendidikan dan budaya.  
- Negara Pasundan adalah konstruksi kolonial Belanda yang ditolak rakyat Sunda, sehingga lebih tepat dipandang sebagai episode politik yang gagal.  
- Momentum 20 Juli (Paguyuban Pasundan) lebih layak dijadikan simbol kebangkitan budaya Sunda, dibanding memperingati Negara Pasundan yang sarat kontroversi.  


4. Rekomendasi Kebijakan
- Menetapkan 20 Juli sebagai Hari Kebangkitan Budaya Sunda, dengan dukungan pemerintah daerah Jawa Barat.  
- Mengintegrasikan nilai Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh dalam peringatan hari tersebut sebagai filosofi dasar masyarakat Sunda.  
- Menjadikan peringatan ini sebagai agenda tahunan pendidikan, kebudayaan, dan digital citizenship Sunda.  


Kesimpulan
- Hari jadi Paguyuban Pasundan: 20 Juli → simbol kebangkitan budaya Sunda.  
- Hari jadi Negara Pasundan: 26 Februari 1948 (resmi), namun ditolak rakyat dan bubar 1950.  
- Rekomendasi: Fokus pada 20 Juli sebagai momentum otentik kebangkitan budaya Sunda, dengan menghidupkan kembali nilai 3-SA (Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh).  

Sunda Urang, 14 Februari 2026

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Ujung Tanduk Sejarah: Krisis Iran-Amerika dan Pencarian Jalan Keluar yang Mustahil

Gambar
Di Ujung Tanduk Sejarah: Krisis Iran-Amerika dan Pencarian Jalan Keluar yang Mustahil Oleh: Pengamat Geopolitik Global  Pada Senin pagi, 12 Januari 2026, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, berdiri di hadapan para duta besar asing di Tehran dengan wajah yang mencerminkan kelelahan seorang diplomat yang telah terlalu lama bermain catur dengan kematian. Kata-katanya, yang disiarkan oleh televisi negara Iran, mengandung paradoks yang mengerikan: "The Islamic Republic of Iran is not seeking war but is fully prepared for war. We are also ready for negotiations but these negotiations should be fair, with equal rights and based on mutual respect." Di sisi lain Atlantik, pada hari yang sama, Donald Trump naik ke Air Force One dengan para wartawan mengikutinya seperti kawanan burung pemakan bangkai yang mencium bau darah. Ketika ditanya tentang pilihan militernya terhadap Iran, presiden Amerika itu menjawab dengan kepercayaan diri yang mengerikan: "We are lookin...
Baca selengkapnya

Gagasan "Revolusi Persemakmuran"

  Gagasan "Revolusi Persemakmuran"                                                                        Gagasan "Revolusi Persemakmuran" adalah sebuah cetak biru untuk transformasi total negara, bergerak melampaui reformasi tambal sulam menuju sebuah reset konstitusional. Ini bukan lagi soal mengganti pejabat, melainkan membongkar dan membangun ulang fondasi negara berdasarkan kedaulatan rakyat yang absolut. I. Konsep dan Filosofi Inti Inti dari "Persemakmuran Nusantara Jaya" adalah lahirnya sebuah kontrak sosial baru antara rakyat dan negara, yang dituangkan dalam UUD baru. Filosofi dasarnya adalah:  1. Putus Total dari Orde Lama: Menganggap seluruh struktur politik yang ada saat ini—warisan Orde Baru maupun produk Reformasi 1998 yang dianggap telah korup—sudah gagal dan tidak bisa diperbaiki. Ol...
Baca selengkapnya

OKI sebagai "Khilafah Fungsional" Abad Ini: Menuju Peran Strategis di Tengah Multipolaritas Global

OKI sebagai "Khilafah Fungsional" Abad Ini: Menuju Peran Strategis di Tengah Multipolaritas Global Abstrak Di tengah transisi tatanan dunia dari unipolar menuju multipolar, negara-negara Muslim menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk mendefinisikan kembali peran kolektif mereka. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi apa yang dapat disebut sebagai "Khilafah Fungsional" di era modern—sebuah wadah yang mewadahi solidaritas umat tanpa menghapus kedaulatan negara-bangsa. Artikel ini mengkaji secara komprehensif bagaimana OKI dapat diperkuat sebagai instrumen kolektif dunia Islam dalam menghadapi dinamika global, dengan fokus pada kepemimpinan Indonesia, tantangan struktural, dan peluang di kancah multilateral. Pendahuluan: Kerinduan akan Solidaritas Umat Sejak dibubarkannya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924, dunia Islam memasuki fase baru yang ditandai d...
Baca selengkapnya