Presiden Iran Tetapkan 3 Syarat Utama untuk Hentikan Perang di Kawasan


Presiden Iran Tetapkan 3 Syarat Utama untuk Hentikan Perang di Kawasan                
TEHERAN – Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, secara resmi menyampaikan sikap negaranya terkait eskalasi konflik yang terus memanas di Timur Tengah. Dalam pernyataan terbaru, Teheran menegaskan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai jika komunitas internasional mampu mendesak pemenuhan tiga syarat krusial.
Pezeshkian menekankan bahwa Iran pada dasarnya tidak menginginkan perluasan perang, namun stabilitas kawasan bergantung sepenuhnya pada penghentian agresi militer yang sedang berlangsung.
Poin-Poin Syarat Perdamaian Iran:
 Pertama, Gencatan Senjata Permanen di Gaza: Iran menuntut penghentian total dan segera atas seluruh operasi militer di Jalur Gaza. Hal ini dipandang sebagai akar masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memutus rantai kekerasan.
 Kedua, Penghentian Agresi di Lebanon: Teheran mendesak dihentikannya serangan terhadap kedaulatan Lebanon. Iran memperingatkan bahwa serangan terus-menerus terhadap wilayah Lebanon hanya akan memicu reaksi yang lebih besar dari berbagai pihak di kawasan.
Ketiga, Berhentinya Dukungan Barat terhadap Kekerasan: Presiden Pezeshkian mengkritik keras standar ganda negara-negara Barat. Iran menuntut agar Amerika Serikat dan sekutunya berhenti menyuplai senjata yang digunakan untuk menyerang warga sipil, serta mendorong solusi diplomasi yang adil.
Sikap Tegas Teheran
Meskipun mengedepankan jalur diplomasi, pemerintah Iran menyatakan tetap bersiap menghadapi segala kemungkinan. "Kami tidak mencari perang, tetapi kami akan memberikan respons yang tegas terhadap setiap ancaman atau serangan yang menargetkan keamanan dan kedaulatan kami," tegas Pezeshkian.
Pernyataan ini muncul di tengah upaya mediasi internasional yang hingga kini masih menemui jalan buntu, sementara tekanan kemanusiaan di Gaza dan Lebanon terus meningkat.
Sunda, 13 Maret 2026

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Ujung Tanduk Sejarah: Krisis Iran-Amerika dan Pencarian Jalan Keluar yang Mustahil

Gambar
Di Ujung Tanduk Sejarah: Krisis Iran-Amerika dan Pencarian Jalan Keluar yang Mustahil Oleh: Pengamat Geopolitik Global  Pada Senin pagi, 12 Januari 2026, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, berdiri di hadapan para duta besar asing di Tehran dengan wajah yang mencerminkan kelelahan seorang diplomat yang telah terlalu lama bermain catur dengan kematian. Kata-katanya, yang disiarkan oleh televisi negara Iran, mengandung paradoks yang mengerikan: "The Islamic Republic of Iran is not seeking war but is fully prepared for war. We are also ready for negotiations but these negotiations should be fair, with equal rights and based on mutual respect." Di sisi lain Atlantik, pada hari yang sama, Donald Trump naik ke Air Force One dengan para wartawan mengikutinya seperti kawanan burung pemakan bangkai yang mencium bau darah. Ketika ditanya tentang pilihan militernya terhadap Iran, presiden Amerika itu menjawab dengan kepercayaan diri yang mengerikan: "We are lookin...
Baca selengkapnya

Gagasan "Revolusi Persemakmuran"

  Gagasan "Revolusi Persemakmuran"                                                                        Gagasan "Revolusi Persemakmuran" adalah sebuah cetak biru untuk transformasi total negara, bergerak melampaui reformasi tambal sulam menuju sebuah reset konstitusional. Ini bukan lagi soal mengganti pejabat, melainkan membongkar dan membangun ulang fondasi negara berdasarkan kedaulatan rakyat yang absolut. I. Konsep dan Filosofi Inti Inti dari "Persemakmuran Nusantara Jaya" adalah lahirnya sebuah kontrak sosial baru antara rakyat dan negara, yang dituangkan dalam UUD baru. Filosofi dasarnya adalah:  1. Putus Total dari Orde Lama: Menganggap seluruh struktur politik yang ada saat ini—warisan Orde Baru maupun produk Reformasi 1998 yang dianggap telah korup—sudah gagal dan tidak bisa diperbaiki. Ol...
Baca selengkapnya

OKI sebagai "Khilafah Fungsional" Abad Ini: Menuju Peran Strategis di Tengah Multipolaritas Global

OKI sebagai "Khilafah Fungsional" Abad Ini: Menuju Peran Strategis di Tengah Multipolaritas Global Abstrak Di tengah transisi tatanan dunia dari unipolar menuju multipolar, negara-negara Muslim menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk mendefinisikan kembali peran kolektif mereka. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi apa yang dapat disebut sebagai "Khilafah Fungsional" di era modern—sebuah wadah yang mewadahi solidaritas umat tanpa menghapus kedaulatan negara-bangsa. Artikel ini mengkaji secara komprehensif bagaimana OKI dapat diperkuat sebagai instrumen kolektif dunia Islam dalam menghadapi dinamika global, dengan fokus pada kepemimpinan Indonesia, tantangan struktural, dan peluang di kancah multilateral. Pendahuluan: Kerinduan akan Solidaritas Umat Sejak dibubarkannya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924, dunia Islam memasuki fase baru yang ditandai d...
Baca selengkapnya