Kesenjangan Kapasitas FKTP Ancaman Serius Bagi Keberlanjutan JKN

Kesenjangan Kapasitas FKTP Ancaman Serius Bagi Keberlanjutan JKN

Sebanyak 1.175 Puskesmas Overload, 36 Kecamatan Tak Punya Akses, dan 4,6 Persen Puskesmas Tanpa Dokter

Jakarta, 3 Juli 2026 — Di balik capaian gemilang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini telah menjangkau lebih dari 285 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, tersimpan persoalan struktural yang mengancam kualitas layanan di garda terdepan. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)—yang mencakup puskesmas, klinik pratama, hingga dokter praktik mandiri—sebagai pintu gerbang utama pelayanan JKN, menghadapi tekanan luar biasa akibat ketimpangan distribusi, kekurangan sumber daya manusia, dan kapasitas yang terlampaui.

23.682 FKTP Layani 285 Juta Peserta

Berdasarkan data Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan per 31 Mei 2026, saat ini terdapat 23.679 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Angka ini sedikit meningkat menjadi 23.682 FKTP per Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 10.300 puskesmas di seluruh Indonesia, 18.923 klinik pratama yang tersebar di 37 provinsi, serta 15.746 praktik mandiri dokter.

Dengan 285 juta peserta JKN, secara makro setiap FKTP rata-rata menangani sekitar 12.000 peserta. Namun angka rata-rata nasional ini menyembunyikan kesenjangan yang sangat tajam antarwilayah.

1.175 Puskesmas Bekerja di Atas Kapasitas

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengungkapkan fakta mengkhawatirkan dalam Rapat Panja JKN Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025). Menurut standar Kemenkes, satu puskesmas idealnya dapat menangani 30.000 orang. Namun realitas di lapangan jauh dari kata ideal.

"Sayangnya sekarang di 160 kabupaten/kota perbandingannya sudah rata-ratanya di atas 1 banding 30.000 orang sehingga ini relatif overload," ungkap Maria.

Lebih detail lagi, 1.175 puskesmas memiliki rasio yang cukup tinggi, yaitu 1:30.000 orang. Artinya, lebih dari 11 persen dari total 10.300 puskesmas beroperasi melampaui kapasitas idealnya.

Kesenjangan Akses: 36 Kecamatan Tanpa Puskesmas

Persoalan tidak hanya tentang kelebihan beban di satu sisi, tetapi juga kekosongan akses di sisi lain. Kemenkes mencatat masih ada 36 kecamatan yang sama sekali belum memiliki puskesmas.

Selain itu, 268 puskesmas memiliki waktu tempuh lebih dari 2 jam untuk menjangkau desa terjauh yang dilayani. Ini berarti akses geografis masyarakat di wilayah tersebut terhadap layanan kesehatan primer sangat terbatas.

Kondisi infrastruktur juga memprihatinkan. 129 puskesmas memerlukan relokasi karena berbagai keadaan, dan 111 puskesmas dalam kondisi rusak berat.

Krisis Dokter: 4,6 Persen Puskesmas Tanpa Dokter

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga medis yang serius. 4,6 persen puskesmas tidak memiliki dokter sama sekali, sementara 38,8 persen puskesmas belum memiliki tenaga medis yang lengkap.

"Kita masih menghadapi persoalan kesehatan secara menyeluruh di Indonesia. Masalahnya ada dua. Satu, masalah jumlahnya yang kurang. Dan dua, adalah masalah distribusinya yang tidak merata," ujar Dante.

Dirjen SDM Kemenkes Yuli Farianti menambahkan bahwa dari total 10.300 puskesmas, baru 6.678 atau 65 persen yang telah lengkap SDM-nya (minimal 9 jenis tenaga kesehatan), sedangkan 3.622 atau 35 persen puskesmas masih kekurangan tenaga. Kekurangan terbanyak adalah dokter gigi (2.469 orang), diikuti tenaga kesehatan lingkungan (1.003), gizi (752), dan dokter umum (364), terutama di daerah.

Data lebih rinci menunjukkan dari 10.300 puskesmas, baru 6.361 puskesmas yang sudah lengkap SDM—dengan hanya 76 kabupaten/kota (14,8%) yang mencapai kelengkapan 100%, sementara 185 kabupaten/kota (36%) masih memiliki kelengkapan SDM 0-50%.

Dampak Overload: Waktu Pemeriksaan Hanya 5 Menit

Akibat kelangkaan dokter, waktu pemeriksaan rata-rata per pasien menjadi sangat singkat. Sebuah studi evaluasi JKN menemukan bahwa secara nasional, rasio dokter terhadap peserta JKN masih 1:6.708 peserta—jauh di atas standar ideal 1:5.000 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2194/Tahun 2023.

Di DKI Jakarta, ketimpangan ini bahkan lebih ekstrem dengan rasio rata-rata 1:9.621 peserta. Pada kasus ekstrem, rasio dapat mencapai 1:79.060 peserta—yang berarti waktu pemeriksaan per pasien hanya sekitar 0,63 menit.

Kondisi overload juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Di sejumlah puskesmas, pasien mengeluhkan ruang tunggu yang sesak dan pengap. Bahkan di beberapa tempat, pasien terpaksa dirawat di lorong puskesmas karena ruang rawat inap penuh.

Pemerintah Siapkan Pembangunan 2.082 Puskesmas Baru

Untuk mengatasi kesenjangan ini, Kementerian Kesehatan telah merencanakan pembangunan infrastruktur FKTP hingga tahun 2029, meliputi 2.082 puskesmas baru dan 6.576 Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKDK) baru.

Dalam kelengkapan alat kesehatan, pemerintah akan memenuhi 47 dari 670 jenis alat kesehatan di puskesmas melalui dana pemerintah pusat, dengan fokus pada alat kesehatan tunggal bernilai di atas Rp5 juta, life saving, dan pendukung quick win presiden.

Untuk mengatasi kekurangan SDM, Kemenkes merencanakan pengadaan ASN bidang kesehatan, penugasan khusus ke daerah terpencil, pemberian beasiswa, dan program intensif.

Redistribusi Peserta JKN Mulai Diuji Coba

Salah satu solusi jangka pendek yang sedang diujicobakan adalah redistribusi peserta JKN antar FKTP. Program ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2194/Tahun 2023 dan bertujuan memastikan rasio tenaga kesehatan yang ideal di setiap FKTP. Uji coba telah dilakukan di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango.

Redistribusi ini penting mengingat distribusi peserta yang tidak merata—sebagian besar peserta terdaftar di puskesmas, sementara FKTP non-pemerintah (klinik swasta dan praktik mandiri) masih memiliki kapasitas yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Kinerja Positif di Tengah Tantangan

Di tengah berbagai tantangan, BPJS Kesehatan mencatat kinerja yang patut diapresiasi. Indeks kepuasan peserta mencapai 92,9 persen pada 2025, dan 77 persen publik menyatakan puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan.

Sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 725,3 juta pelayanan kesehatan diberikan kepada peserta, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta kunjungan setiap hari.

"Program JKN dibangun atas semangat gotong royong. Karena itu, kami tidak hanya berupaya memberikan perlindungan kesehatan saat masyarakat membutuhkan layanan, tetapi juga terus memperkuat berbagai upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif," tegas Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.

Penulis: Tim Redaksi

Sumber: BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Rapat Panja JKN Komisi IX DPR RI