Ribuan Massa dari Berbagai Elemen Siap Gelar Demo di Depan DPR 27 Agustus, Ini Deretan Tuntutannya

Ribuan Massa dari Berbagai Elemen Siap Gelar Demo di Depan DPR 27 Agustus, Ini Deretan Tuntutannya

Jakarta, 27 Agustus 2026 — Kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, kembali menjadi pusat gelombang aksi unjuk rasa pada Kamis (27/8/2026). Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dari berbagai daerah berencana menyampaikan aspirasi dengan membawa beragam tuntutan, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, penuntasan kasus korupsi, hingga tuntutan politik terhadap pemerintah.

Meski aksi demonstrasi digelar, aktivitas di lingkungan DPR RI dipastikan tetap berjalan normal. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa rapat paripurna dan agenda alat kelengkapan dewan (AKD) tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

Polda Metro Perkirakan 500 Massa, GERAM Klaim 1.000 Peserta

Polda Metro Jaya memperkirakan jumlah massa aksi yang akan terkonsentrasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI mencapai sekitar 500 orang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan pihaknya masih menunggu surat pemberitahuan resmi dari sejumlah aliansi yang akan melakukan aksi.

Sementara itu, Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengklaim aksi yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB itu akan diikuti sekitar 1.000 orang dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil. Aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.

BERBAGAI KELOMPOK DAN TUNTUTAN

1. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)

Massa dari Pati, Jawa Tengah, datang ke Jakarta dengan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen tersebut. Kedua, mendesak penuntasan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api dengan dugaan penerimaan Rp 2,6 miliar dan potensi kerugian negara Rp 42 miliar.

Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menegaskan aksi tersebut akan berlangsung damai. "Kami ke Jakarta tidak ada niatan buat rusuh," tegasnya.

2. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM)

Aliansi mahasiswa ini membawa 10 tuntutan rakyat, antara lain:

· Menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.

· Menghentikan dan mengevaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

· Menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja, serta mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.

· Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas.

· Mengontrol harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh.

· Menyetop kriminalisasi terhadap aktivis dan membebaskan tahanan politik.

Salah satu tuntutan utama GERAM adalah mendesak pimpinan DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog secara nyata dan setara. "Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis," ucap Mixel.

3. Kelompok Masyarakat Lainnya

Selain AMPB dan GERAM, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga direncanakan turun aksi dengan tuntutan terkait harga kebutuhan pokok dan kebijakan pemerintah. Bahkan, terdapat pula kelompok masyarakat yang datang untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto.

RESPON DPR DAN POLRI

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR terbuka menerima aspirasi masyarakat yang akan disampaikan melalui aksi demonstrasi. "Jika ingin menyatakan masukan dan aspirasi, tentu akan kami terima di gedung DPR," ujar Puan di sela peluncuran buku di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Puan menyatakan pimpinan DPR siap menerima perwakilan unjuk rasa, serupa dengan audiensi yang telah dilakukan bersama perwakilan guru honorer dan karyawan PT Pos Indonesia. "Pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo). Hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu," kata Puan. Ia pun mengimbau agar peserta demo menjaga ketertiban dan tidak terjadi kericuhan.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir menegaskan Polri menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. "Polri siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum," ujar Isir.

PENGAMANAN DAN REKOMENDASI

Sebanyak 1.425 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi demonstrasi. Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengaturan arus lalu lintas di sekitar kawasan DPR dan mengimbau peserta aksi untuk tidak merusak fasilitas umum.

Polri mengimbau seluruh elemen masyarakat yang akan menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. "Sampaikan aspirasi dengan cara yang baik serta tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain," kata Isir.

Masyarakat pengguna jalan diimbau untuk menghindari kawasan Senayan dan Patung Kuda guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama berlangsungnya aksi demonstrasi.