Membaca Model Bougainville dan Cekoslowakia dalam Konteks Wacana Gerakan Regional di Indonesia

KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL KOMPARATIF

PENENTUAN NASIB SENDIRI DAN PRINSIP MORAL BHINNEKA TUNGGAL IKA

Membaca Model Bougainville dan Cekoslowakia dalam Konteks Wacana Gerakan Regional di Indonesia

Catatan Editorial:
  Esai ini adalah kajian akademik komparatif yang bersifat deskriptif-analitis. Esai ini TIDAK merekomendasikan, mendukung, atau menyimpulkan bahwa wilayah mana pun di Indonesia “layak” atau “berhak” merdeka. Tujuannya adalah memetakan kerangka hukum internasional secara objektif dan menyandingkannya dengan prinsip moral kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika, agar pembaca dapat menilai persoalan secara utuh dan berimbang.

 

Disusun oleh:

Asep Rohmandar

Masyarakat Peneliti Mandiri Kasundaan Nusantara

Agustus 2026

1. Pendahuluan dan Batasan Kajian

Pertanyaan tentang wilayah mana yang “layak” memisahkan diri dari suatu negara berdaulat adalah salah satu pertanyaan paling sensitif dalam hukum dan politik internasional, karena ia menyentuh langsung dua prinsip fundamental yang sering berbenturan: hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination) dan prinsip integritas wilayah negara berdaulat (territorial integrity). Kajian ini disusun bukan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah kesimpulan preskriptif, melainkan untuk memetakan secara jernih kerangka hukum internasional yang mengatur persoalan tersebut, membandingkan dua model prosedural yang kerap dirujuk dalam wacana publik — Bougainville (Papua Nugini) dan Cekoslowakia — dan menempatkannya secara jujur bersanding dengan fakta-fakta gerakan regional yang pernah dan sedang berlangsung di Indonesia.

Sebagai kerangka penutup dan sekaligus pijakan normatif-filosofis, kajian ini menyandingkan seluruh temuan hukum tersebut dengan prinsip moral kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika — semboyan yang berakar dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada era Majapahit abad ke-14 dan yang kini termaktub dalam Pasal 36A UUD 1945 sebagai identitas konstitusional Indonesia. Penyandingan ini penting karena hukum internasional menyediakan kerangka prosedural tentang bagaimana pemisahan diri dapat (atau tidak dapat) terjadi secara sah, sementara Bhinneka Tunggal Ika menyediakan kerangka moral tentang mengapa keberagaman itu sendiri dapat menjadi alasan untuk bersatu, bukan semata alasan untuk berpisah.

  Metodologi dan Sikap Akademik:
  Kajian ini menyajikan fakta sejarah dan hukum secara deskriptif dari kedua sisi — klaim gerakan-gerakan regional maupun posisi hukum dan konstitusional Republik Indonesia — tanpa memihak pada satu kesimpulan politik tertentu. Pembaca yang mencari legitimasi hukum bagi tindakan pemisahan diri sepihak (unilateral secession) perlu memahami bahwa, sebagaimana diuraikan pada Bagian 2, hukum internasional kontemporer tidak mengakui hak semacam itu di luar konteks dekolonisasi klasik, kecuali melalui kesepakatan bersama dengan negara induk.

  2. Kerangka Hukum Internasional: Antara Self-Determination dan Integritas Wilayah

2.1 Dua Wajah Hak Menentukan Nasib Sendiri

Hukum internasional membedakan secara tegas antara self-determination eksternal (external self-determination) — hak suatu bangsa untuk membentuk negara berdaulat yang terpisah — dan self-determination internal (internal self-determination) — hak suatu kelompok untuk menentukan status politik, ekonomi, sosial, dan budayanya di dalam kerangka negara yang sudah ada, misalnya melalui otonomi khusus, federalisme, atau desentralisasi. Sebagaimana diuraikan pada esai sebelumnya, Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tahun 1960 secara eksplisit membatasi self-determination eksternal pada konteks dekolonisasi wilayah yang secara historis terpisah dan berada di bawah kekuasaan asing (kolonial), sembari menegaskan bahwa upaya mengganggu “persatuan nasional dan integritas wilayah suatu negara” tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB.

2.2 Prinsip Uti Possidetis Juris

Prinsip uti possidetis juris — yang membekukan batas wilayah administratif yang berlaku pada saat kemerdekaan sebagai batas negara baru, kecuali diubah melalui kesepakatan bersama para pihak — menjadi salah satu prinsip kebiasaan hukum internasional (customary international law) yang paling berpengaruh dalam praktik dekolonisasi, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Internasional dalam kasus Burkina Faso/Mali (Frontier Dispute). Prinsip ini pada mulanya diterapkan di Amerika Latin dan kemudian meluas ke Afrika serta bekas Uni Soviet, dengan tujuan mencegah sengketa wilayah berkepanjangan pascakemerdekaan. Konsekuensinya, hukum internasional secara umum bersikap sangat berhati-hati — bahkan cenderung menolak — terhadap klaim perubahan batas wilayah yang didasarkan semata pada tuntutan self-determination oleh kelompok tertentu di dalam negara berdaulat yang sudah terbentuk.

2.3 Doktrin “Remedial Secession”: Kontroversial dan Belum Diakui Tegas

Sebagian ahli hukum internasional mengembangkan doktrin remedial secession — gagasan bahwa suatu kelompok dapat memperoleh hak memisahkan diri secara sepihak apabila mengalami penindasan berat dan sistematis serta tidak memiliki akses terhadap self-determination internal di dalam negara induknya. Doktrin ini kerap dirujuk pada kasus Kosovo. Namun, penting dicatat bahwa Mahkamah Internasional (ICJ) dalam Opini Penasihat (Advisory Opinion) tahun 2010 mengenai Kosovo secara sengaja menghindari menjawab apakah remedial secession merupakan hak yang diakui hukum internasional; ICJ hanya menjawab pertanyaan sempit bahwa deklarasi kemerdekaan sepihak Kosovo tidak melanggar hukum internasional yang berlaku umum — tanpa menyatakan adanya hak untuk melakukan secession. Demikian pula, Mahkamah Agung Kanada dalam Reference re Secession of Quebec (1998) menegaskan bahwa hukum internasional tidak memberikan hak unilateral kepada Quebec untuk memisahkan diri, dan bahwa setiap upaya pemisahan diri yang sah harus ditempuh melalui negosiasi konstitusional dengan pemerintah federal, bukan tindakan sepihak.

  “Hukum internasional tidak memberikan hak unilateral untuk melakukan secession; setiap upaya pemisahan diri yang sah harus ditempuh melalui negosiasi, bukan tindakan sepihak.”
  — Prinsip inti dari Reference re Secession of Quebec, Mahkamah Agung Kanada, 1998

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kerangka hukum di atas adalah: hukum internasional kontemporer secara konsisten lebih mengakomodasi pemisahan diri yang berlangsung melalui kesepakatan bersama (negotiated/consensual secession) antara kelompok yang menuntut dan negara induknya, dibandingkan pemisahan diri sepihak (unilateral secession) yang tidak disertai persetujuan negara induk. Dua model yang dibahas berikut ini — Bougainville dan Cekoslowakia — keduanya merupakan contoh jalur konsensual tersebut, meski dengan proses dan hasil akhir yang berbeda.

  3. Model Bougainville: Referendum Bertahap dalam Kerangka Perjanjian Damai

Bougainville, wilayah otonom di bagian timur Papua Nugini (PNG), menempuh jalur menuju kemungkinan kemerdekaan melalui proses yang sangat panjang dan terstruktur secara hukum. Konflik bersenjata Bougainville (1988–1998) — yang dipicu oleh sengketa hasil tambang tembaga Panguna serta tuntutan otonomi — menewaskan sekitar 15.000–20.000 jiwa, sebelum diakhiri melalui Bougainville Peace Agreement (BPA) yang ditandatangani pada Agustus 2001 antara Pemerintah PNG dan para pemimpin Bougainville. BPA inilah, bukan tindakan sepihak, yang menjadi dasar hukum bagi keseluruhan proses berikutnya.

Sesuai mandat BPA dan amendemen Konstitusi PNG, referendum penentuan status politik Bougainville dilaksanakan pada 23 November–7 Desember 2019, dengan dua pilihan: otonomi yang lebih luas di dalam PNG, atau kemerdekaan penuh. Hasilnya sangat telak: 97,7% pemilih (dari sekitar 181.000 suara yang masuk) memilih kemerdekaan. Namun demikian, dan inilah poin krusial secara hukum, referendum tersebut bersifat non-binding (tidak mengikat secara otomatis) berdasarkan Konstitusi PNG — hasil akhir tetap memerlukan konsultasi lanjutan dan ratifikasi oleh Parlemen Nasional PNG. Pada Juli 2021, kedua pihak mencapai kesepakatan politik bahwa Bougainville akan merdeka pada tahun 2027, tetapi hingga informasi terbaru yang tersedia, kesepakatan tersebut belum diratifikasi oleh Parlemen PNG, sehingga status akhir Bougainville tetap berada dalam proses negosiasi konstitusional yang belum tuntas.

  Poin Pembelajaran Model Bougainville:
  (1) Referendum hanya dilaksanakan setelah perjanjian damai formal dan amendemen konstitusi negara induk; (2) hasil referendum bersifat konsultatif, bukan otomatis mengikat; (3) proses menuju status akhir memakan waktu puluhan tahun dan tetap memerlukan persetujuan parlemen negara induk; (4) kesiapan sosial-ekonomi wilayah yang bersangkutan tetap menjadi pertimbangan serius pihak negara induk sebelum memberikan persetujuan akhir.

  4. Model Cekoslowakia: Pemisahan Konsensual Antarelite tanpa Referendum

Berbeda dari Bougainville, pembubaran Cekoslowakia menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia pada 1 Januari 1993 — yang dikenal sebagai “Velvet Divorce”, merujuk pada “Velvet Revolution” 1989 yang mengakhiri kekuasaan komunis — sama sekali tidak melalui referendum. Keputusan pemisahan diambil oleh elite politik: Perdana Menteri Ceko Václav Klaus dan Perdana Menteri Slowakia Vladimír Mečiar mencapai kesepakatan pemisahan pada Juli 1992, yang kemudian disetujui oleh Majelis Federal (parlemen federal) pada November 1992. Yang mengejutkan, jajak pendapat pada masa itu justru menunjukkan mayoritas warga di kedua wilayah tidak menghendaki perpisahan — hanya sekitar 36–37% warga Ceko dan Slowakia yang mendukung pembubaran negara — namun keputusan elite politik tetap dijalankan tanpa konsultasi publik langsung.

Proses pemisahan ditempuh melalui puluhan perjanjian bilateral yang mengatur pembagian aset federal, termasuk kedutaan besar dan peralatan militer, dengan rasio 2:1 yang mencerminkan proporsi populasi kedua wilayah. Kedua negara baru segera diakui secara internasional dan diterima sebagai anggota PBB, kemudian sama-sama bergabung dengan NATO dan Uni Eropa pada dekade berikutnya. Pembubaran ini kerap disebut sebagai satu-satunya contoh pembubaran negara secara damai tanpa kekerasan pada periode pasca-Perang Dunia II, kontras tajam dengan pembubaran Yugoslavia yang berlangsung pada periode yang hampir bersamaan namun disertai perang saudara berdarah.

  Poin Pembelajaran Model Cekoslowakia:
  (1) Pemisahan konsensual dapat terjadi tanpa referendum apabila terdapat kesepakatan politik elite yang solid dan mekanisme konstitusional yang memungkinkan; (2) minimnya antagonisme etnis-komunal antara kedua kelompok menjadi faktor penentu keberhasilan proses damai; (3) pembagian aset dan kewajiban negara yang adil dan terperinci mencegah sengketa pascapisah; (4) meskipun damai, keputusan elite yang tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak mayoritas warga tetap meninggalkan perdebatan legitimasi hingga puluhan tahun kemudian.

5. Tabel Perbandingan Dua Model Prosedural

Aspek	Bougainville (PNG)	Cekoslowakia	Implikasi Hukum
Dasar hukum awal	Bougainville Peace Agreement 2001, pascakonflik bersenjata	Kesepakatan politik elite 1992, tanpa konflik bersenjata	Keduanya berpijak pada kesepakatan formal dengan negara induk, bukan tindakan sepihak
Mekanisme keputusan	Referendum rakyat (2019), hasil non-binding	Keputusan parlemen federal, tanpa referendum	Tidak ada standar tunggal; sahnya proses bergantung pada kerangka konstitusional masing-masing negara
Status akhir	Belum tuntas; menunggu ratifikasi Parlemen PNG (per pertengahan 2026)	Tuntas; dua negara berdaulat penuh sejak 1 Jan 1993	Proses konsensual bisa berlangsung cepat (Ceko-Slowakia) atau sangat lambat (Bougainville)
Faktor pendorong	Sengketa sumber daya tambang, identitas etnis-regional, trauma konflik bersenjata	Perbedaan kecepatan reformasi ekonomi pascakomunis, kesenjangan pembangunan	Faktor pendorong bersifat spesifik-kontekstual, tidak dapat digeneralisasi secara otomatis ke kasus lain

Sumber: diolah dari berbagai sumber sebagaimana dirujuk dalam Daftar Pustaka.

  6. Fakta Gerakan Regional di Indonesia: Sebuah Pemetaan Berimbang

Bagian ini menyajikan fakta historis dan hukum mengenai gerakan-gerakan regional yang pernah dan sedang berlangsung di Indonesia, disertai posisi kedua sisi secara faktual, tanpa kesimpulan preskriptif mengenai “kelayakan” kemerdekaan salah satu di antaranya.

6.1 Aceh: Dari Konflik Bersenjata Menuju Otonomi Khusus melalui Perjanjian

Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dideklarasikan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976, melancarkan pemberontakan bersenjata yang berlangsung hampir tiga dekade. Konflik ini berakhir melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dan GAM, difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari melalui Crisis Management Initiative. Momentum tercapainya kesepakatan ini banyak dikaitkan dengan bencana tsunami Samudra Hindia Desember 2004 yang menghancurkan Aceh dan membuat biaya melanjutkan perang menjadi tidak tertanggungkan bagi kedua pihak. Poin krusial dari MoU Helsinki adalah bahwa hasil akhirnya bukan kemerdekaan, melainkan self-government (pemerintahan sendiri) bagi Aceh di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia — sebuah bentuk self-determination internal, bukan eksternal. Kesepakatan tersebut diformalkan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mencakup pembentukan partai politik lokal serta penerapan sebagian aspek syariat Islam. Model Aceh secara struktural lebih dekat menyerupai proses Bougainville — penyelesaian melalui perjanjian damai formal — meski hasil akhirnya berbeda: otonomi khusus, bukan referendum kemerdekaan.

6.2 Papua: Sejarah yang Diperdebatkan dan Otonomi Khusus yang Kontroversial

Status hukum integrasi Papua ke dalam Indonesia berpangkal pada Perjanjian New York 1962 dan Act of Free Choice (Penentuan Pendapat Rakyat/Pepera) tahun 1969, yang disupervisi PBB namun hanya melibatkan sekitar 1.025–1.026 perwakilan terpilih, bukan pemungutan suara universal langsung oleh seluruh penduduk Papua. Legitimasi proses ini menjadi titik pertikaian utama: posisi resmi Pemerintah Indonesia menyatakan Pepera adalah tahap akhir sah dari proses dekolonisasi sesuai Perjanjian New York, sementara kelompok-kelompok Papua dan sejumlah akademisi internasional menilai prosesnya tidak memenuhi standar pemungutan suara bebas dan adil (free and fair vote). Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang kini beroperasi pula melalui sayap bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), telah melakukan perlawanan bersenjata tingkat rendah sejak 1965 hingga kini.

Pemerintah Indonesia menempuh jalur Otonomi Khusus (Otsus) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dan diikuti pemekaran Provinsi Papua menjadi empat provinsi baru (Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan) di samping Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kebijakan ini mengalokasikan dana otonomi khusus dan afirmasi pembangunan infrastruktur, namun sejumlah kelompok masyarakat sipil Papua — termasuk organisasi gerejawi dan lembaga hak asasi manusia — menilai implementasinya lebih menonjolkan transfer anggaran ketimbang transformasi politik substantif, sementara laporan-laporan hak asasi manusia mencatat berlanjutnya operasi keamanan dan kekerasan di wilayah konflik. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), koalisi kelompok pro-kemerdekaan Papua, dibentuk pada 2014 dan terus mengupayakan dukungan internasional, meski hingga kini belum ada satu pun negara anggota PBB yang secara resmi mengakui klaim kemerdekaan Papua Barat.

6.3 Republik Maluku Selatan (RMS): Preseden Historis yang Telah Berakhir

Republik Maluku Selatan dideklarasikan secara sepihak pada 25 April 1950, tidak lama setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, dan ditumpas secara militer oleh Tentara Nasional Indonesia pada akhir 1950. Gerakan ini kini praktis tidak lagi memiliki basis dukungan bersenjata di dalam negeri, meski sisa-sisa gerakan simbolis di kalangan diaspora Maluku di Belanda masih ada hingga saat ini. Kasus RMS menjadi salah satu preseden hukum penting yang menegaskan posisi konstitusional Indonesia mengenai integritas wilayah pascakemerdekaan 1945.

6.4 Preseden Timor Timur: Kasus yang Secara Hukum Berbeda

Sering dirujuk dalam wacana publik, penting dicatat secara hukum bahwa lepasnya Timor Timur (kini Timor-Leste) dari Indonesia pada 1999–2002 bukanlah preseden self-determination internal yang lazim, melainkan kasus dekolonisasi yang secara hukum internasional tidak pernah dianggap tuntas: PBB tidak pernah mengakui integrasi Timor Timur ke Indonesia tahun 1976 sebagai proses dekolonisasi yang sah di bawah Resolusi 1514 (XV), karena Timor Timur berstatus wilayah non-pemerintahan-sendiri bekas jajahan Portugal yang berbeda status hukumnya dari wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda yang membentuk NKRI. Karena itu, referendum 1999 yang disponsori PBB dipandang sebagai penyelesaian proses dekolonisasi yang tertunda, bukan sebagai preseden bahwa provinsi mana pun di dalam wilayah pengakuan kedaulatan Indonesia yang sah dapat menempuh jalur serupa.

  7. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Prinsip Moral untuk Bersatu dalam Perbedaan

7.1 Akar Filosofis dan Historis

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kakawin Sutasoma, karya pujangga Buddha Mpu Tantular pada era Kerajaan Majapahit abad ke-14. Frasa lengkapnya, “Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa” (berbeda-beda tetapi tetap satu, tiada kebenaran yang mendua), pada mulanya dimaksudkan untuk merekonsiliasi dua aliran spiritual besar yang hidup berdampingan di Majapahit, yaitu Hindu (Siwa) dan Buddha — sebuah rumusan filosofis non-dualistik yang menegaskan bahwa keberagaman jalan tidak meniadakan kesatuan hakikat kebenaran. Ketika para pendiri bangsa merumuskan identitas Indonesia merdeka pada 1945, kearifan historis inilah yang dipilih untuk melengkapi Pancasila sebagai fondasi filosofis persatuan, dan kini termaktub secara konstitusional dalam Pasal 36A UUD 1945 sebagai semboyan negara yang melekat pada lambang Garuda Pancasila.

7.2 Prinsip Moral: Keberagaman sebagai Alasan untuk Bersatu, Bukan Berpisah

Inti argumen moral Bhinneka Tunggal Ika berbeda secara mendasar dari premis umum yang mendasari banyak gerakan self-determination di dunia. Di banyak kasus — termasuk Cekoslowakia dan, pada tingkat tertentu, Bougainville — argumen pemisahan diri justru dibangun di atas premis bahwa perbedaan identitas, ekonomi, atau sejarah antara suatu kelompok dan negara induknya sudah sedemikian besar sehingga penyatuan tidak lagi dapat dipertahankan secara wajar. Bhinneka Tunggal Ika menawarkan logika yang berlawanan: bahwa keberagaman etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat — yang di Indonesia mencakup lebih dari 600 kelompok etnis dan 700 bahasa daerah — justru dipahami sebagai kekayaan yang mengikat, bukan sebagai alasan struktural untuk berpisah. Prinsip ini menegaskan bahwa persatuan tidak menuntut keseragaman (uniformity), melainkan pengakuan yang tulus atas perbedaan sebagai bagian yang sah dan berharga dari satu kesatuan yang lebih besar.

  “Berbeda-beda tetapi tetap satu, tiada kebenaran yang mendua — keberagaman jalan tidak meniadakan kesatuan hakikat kebenaran.”
  — Kakawin Sutasoma, Mpu Tantular, abad ke-14

7.3 Ketegangan yang Tetap Harus Diakui secara Jujur

Kejujuran akademik menuntut pengakuan bahwa prinsip moral Bhinneka Tunggal Ika, betapa pun luhur secara filosofis, bukanlah jaminan otomatis bahwa seluruh kelompok di Indonesia merasa keberagaman mereka diperlakukan secara adil dan setara dalam praktik bernegara sehari-hari. Sebagaimana ditunjukkan pada Bagian 6, sebagian gerakan regional — khususnya di Papua — justru muncul dari persepsi bahwa proses integrasi wilayah, distribusi manfaat ekonomi sumber daya alam, dan penghormatan terhadap identitas budaya lokal belum sepenuhnya mencerminkan semangat kesetaraan yang dijanjikan oleh Bhinneka Tunggal Ika maupun Pasal 18B UUD 1945 tentang pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika berfungsi paling efektif sebagai prinsip moral pemersatu bukan ketika ia sekadar diucapkan sebagai semboyan, melainkan ketika ia benar-benar diwujudkan dalam kebijakan konkret berupa keadilan distribusi ekonomi, penghormatan hak masyarakat adat, penegakan hukum yang setara, dan ruang partisipasi politik yang bermakna bagi seluruh kelompok yang membentuk keberagaman Indonesia.

  8. Sintesis: Membaca Hukum Internasional dan Moralitas Kebangsaan secara Bersama

Menyandingkan kerangka hukum internasional pada Bagian 2–5 dengan fakta gerakan regional pada Bagian 6 dan prinsip moral Bhinneka Tunggal Ika pada Bagian 7 menghasilkan beberapa simpulan analitis yang berimbang, bukan preskriptif:

• Secara hukum, tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang saat ini memenuhi kriteria dekolonisasi klasik sebagaimana diatur Resolusi 1514 (XV) PBB — berbeda dari status Timor Timur sebelum 1999 — karena seluruh wilayah Indonesia diakui secara internasional sebagai bagian sah dari kedaulatan NKRI sejak Konferensi Meja Bundar 1949 dan pengakuan Belanda atas Papua pada 1969.

• Model Bougainville menunjukkan bahwa jalur menuju referendum status politik, seandainya pun ditempuh, membutuhkan kesepakatan formal dengan negara induk terlebih dahulu — sebagaimana MoU Helsinki dilakukan untuk Aceh — dan hasil referendum semacam itu, jika ada, secara hukum tetap dapat bersifat konsultatif, bukan otomatis mengikat.

• Model Cekoslowakia menunjukkan bahwa pemisahan konsensual damai dimungkinkan tanpa kekerasan, tetapi mensyaratkan kesepakatan politik tingkat tinggi antara elite kedua belah pihak — sebuah kondisi yang, berdasarkan fakta pada Bagian 6, belum pernah dan tidak sedang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan gerakan regional mana pun saat ini.

• Bhinneka Tunggal Ika menawarkan kerangka moral alternatif terhadap logika pemisahan: bahwa penyelesaian ketegangan antara pusat dan daerah dapat dan semestinya diupayakan melalui pemenuhan self-determination internal — otonomi yang bermakna, keadilan distribusi ekonomi, dan pengakuan identitas budaya — sebagai wujud nyata dari semboyan “berbeda-beda tetapi tetap satu”, tanpa mengabaikan keluhan struktural yang mendasari tuntutan sebagian gerakan regional.

• Kedua kerangka — hukum internasional dan moralitas Bhinneka Tunggal Ika — sesungguhnya bertemu pada satu titik yang sama: keduanya menempatkan dialog, kesepakatan bersama, dan keadilan substantif sebagai jalan yang jauh lebih sah dan berkelanjutan dibandingkan tindakan sepihak, baik oleh kelompok yang menuntut pemisahan diri maupun oleh negara yang mengabaikan keluhan struktural warganya.

9. Kesimpulan

Kajian komparatif ini menegaskan bahwa pertanyaan tentang “daerah mana yang layak merdeka” bukanlah pertanyaan yang dapat dijawab secara hukum semata dengan menunjuk pada preseden Bougainville atau Cekoslowakia, karena kedua model tersebut lahir dari konteks hukum, sejarah, dan kesepakatan politik yang sangat spesifik dan tidak secara otomatis dapat dipindahkan ke konteks lain. Hukum internasional kontemporer secara konsisten mensyaratkan proses konsensual dengan negara induk sebagai prasyarat legitimasi, bukan tindakan sepihak. Pada saat yang sama, prinsip moral Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia, betapa pun besar dan kompleks, secara filosofis dirancang sebagai fondasi persatuan, bukan sebagai daftar alasan untuk berpisah — dengan catatan penting bahwa prinsip ini hanya akan tetap relevan dan dipercaya sejauh ia benar-benar diwujudkan dalam keadilan nyata bagi seluruh kelompok yang membentuk keberagaman tersebut, termasuk kelompok-kelompok yang hingga kini masih menyuarakan ketidakpuasan melalui gerakan regional.

  Daftar Pustaka

ConstitutionNet. “Bougainville’s Independence Referendum and Constitutional Implications for Papua New Guinea.” Tersedia pada: https://constitutionnet.org/news/bougainvilles-independence-referendum-and-constitutional-implications-papua-new-guinea

Wikipedia. “2019 Bougainvillean independence referendum.” Tersedia pada: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Bougainvillean_independence_referendum

Lowy Institute. “Bougainville’s future: A roadmap for development.” Tersedia pada: https://www.lowyinstitute.org/publications/bougainville-s-future-roadmap-development

Lowy Institute, The Interpreter. “Bougainville – What's next?” Tersedia pada: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/bougainville-what-s-next

The Diplomat. “Bougainville Votes for Independence From Papua New Guinea.” Tersedia pada: https://thediplomat.com/2019/12/bougainville-votes-for-independence-from-papua-new-guinea/

ANU National Security College. “Moving beyond the Bougainville Peace Agreement.” Tersedia pada: https://nsc.anu.edu.au/content-centre/research/moving-beyond-bougainville-peace-agreement

United Nations Peacebuilding. “Papua New Guinea.” Tersedia pada: https://www.un.org/peacebuilding/zh/node/6230

Britannica. “Velvet Divorce.” Tersedia pada: https://www.britannica.com/topic/Velvet-Divorce

Wikipedia. “Dissolution of Czechoslovakia.” Tersedia pada: https://en.wikipedia.org/wiki/Dissolution_of_Czechoslovakia

Association for Diplomatic Studies & Training. “The Velvet Divorce: A Peaceful Breakup in Post-Communist Czechoslovakia.” Tersedia pada: https://adst.org/2020/01/the-velvet-divorce-a-peaceful-breakup-in-post-communist-czechoslovakia/

EBSCO Research Starters. “Czechoslovakia Splits into Two Republics.” Tersedia pada: https://www.ebsco.com/research-starters/history/czechoslovakia-splits-two-republics

Springer Nature Link. “The Reference Re Secession of Quebec, the Kosovo Advisory Opinion and the Questions They Leave Open.” Tersedia pada: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03469-6_5

Opinio Juris. “The Kosovo Advisory Opinion, Self Determination, and Secession.” Tersedia pada: http://opiniojuris.org/2010/07/23/the-kosovo-advisory-opinion-self-determination-and-secession/

Cambridge Core, Leiden Journal of International Law. “The ICJ Advisory Opinion on Kosovo: Has International Law Something to Say about Secession?” Tersedia pada: https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/icj-advisory-opinion-on-kosovo-has-international-law-something-to-say-about-secession/FC9A46E72405C2A0C9331056A63CF7D4

TheNigeriaLawyer. “Remedial Secession In International Law: Understanding The Legal Status Of A Separatist Group.” Tersedia pada: https://thenigerialawyer.com/remedial-secession-in-international-law-understanding-the-legal-status-of-a-separatist-group-by-fredrick-okagua-esq/

Cornell Law School, Legal Information Institute. “Uti possidetis juris.” Tersedia pada: https://www.law.cornell.edu/wex/uti_possidetis_juris

ZaöRV. “Territorial Integrity in International Law — Its Concept and Implications for Crimea.” Tersedia pada: https://www.zaoerv.de/75_2015/75_2015_1_a_7_26.pdf

ScholarHub UI, Indonesia Law Review. “Peace Agreement Between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement.” Tersedia pada: https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol8/iss2/3/

ModelDiplomat. “Helsinki MoU Aceh: Definition, Meaning & Examples.” Tersedia pada: https://modeldiplomat.com/learn/glossary/helsinki-mou-aceh

DOAJ, Jurnal Konstitusi. “Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh.” Tersedia pada: https://doaj.org/article/946996f756ec4156bc24c9e6923db30f

ASEAS — Austrian Journal of South-East Asian Studies. “The Paradox of Papuan Recognition After Two Decades of Special Autonomy.” Tersedia pada: https://aseas.univie.ac.at/index.php/aseas/article/download/6332/8741/25723

Nonviolent Conflict / CNCR. “The Struggle for Self-determination in West Papua (1969-present).” Tersedia pada: https://www.nonviolent-conflict.org/struggle-self-determination-west-papua-1969-present/

Cambridge Core. “An analysis of the 1969 Act of Free Choice in West Papua.” Tersedia pada: https://www.cambridge.org/core/books/sovereignty-statehood-and-state-responsibility/an-analysis-of-the-1969-act-of-free-choice-in-west-papua/6DB756FCBC96D81B76B663846A8BDE53

Taylor & Francis Online. “Securitization of a Political Conflict in Southeast Asia: Disengaging the Indigenous Audience in West Papua.” Tersedia pada: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14799855.2023.2225419

Wikipedia. “Bhinneka Tunggal Ika.” Tersedia pada: https://en.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika

Seasia.co. “Bhinneka Tunggal Ika: Indonesia’s Philosophy of Unity That Southeast Asia Can Learn From.” Tersedia pada: https://seasia.co/2025/07/09/bhinneka-tunggal-ika-indonesias-philosophy-of-unity-that-southeast-asia-can-learn-from

Buddhistdoor Global. “Bhinneka Tunggal Ika: How Prajnaparamita Shaped Indonesia’s Vision of Unity.” Tersedia pada: https://www.buddhistdoor.net/features/bhinneka-tunggal-ika-how-prajnaparamita-shaped-indonesias-vision-of-unity/

Wikipedia. “Indonesia.” Tersedia pada: https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia

Catatan metodologis: seluruh tautan di atas diverifikasi dapat diakses pada saat penyusunan kajian ini (Agustus 2026). Kajian ini bersifat deskriptif-analitis dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum maupun pernyataan politik atas nama penulis atau lembaga afiliasinya.